TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial kembali riuh ketika nama Freeport kembali muncul dipersoalkan. Kali ini giliran Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali angkat bicara.

Baca: Mahfud MD Bicara Panjang soal Perpanjangan Kontrak Freeport

Rhenald Kasali menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menguasai 51,2 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) bukan seperti mengontrakkan tanah seperti umumnya yang belakangan dianalogikan oleh politikus partai Gerindra Rachel Maryam.

"Perlu corporate strategy dan corporate finance yang sukses diterapkan para negosiator yang telah membuat pusing petinggi Freeport dengan deal yang katanya hebat," ujar Rhenald Kasali, Senin, 24 Desember 2018.

Sebelumnya Rachel menyindir tak sedikit pihak yang mengapresiasi keberhasilan Indonesia menguasai 51,2 persen saham PTFI tersebut. "Ada rumah dikontrakin ke orang. Pas kontraknya abis, untuk bisa ambil alih rumahnya sendiri, si pemilik rumah harus beli ke yg ngontrak. Belinya pake duit utang ke tetangga. Lalu semua tepuk tangan bahagia," ujarnya seperti dikutip dari cuitan di akun Twitter-nya, @cumarachel pada Sabtu pekan lalu, 22 Desember 2018.

Hingga kini cuitan Rachel itu berkembang viral karena dikomentari oleh 6.700 orang. Cuitan tersebut disukai oleh 3.368 orang dan di-retweet sebanyak 1.490 kali. Kebanyakan netizen menilai pernyataan Rachel itu tak menunjukkan kapasitasnya sebagai wakil rakyat.

Rhenald mengaku tak habis pikir jika ada yang berpendapat jika kontrak Freeport disamakan dengan kontrak rumah. "Lucu jika ada yang bilang tahun 2021 sdh otomatis semua jadi milik kita, lalu ngapain harus dibayar?" katanya.

Pendapat itu juga dinilai salah kaprah, menurut Rhenald, karena kontrak karya pertambangan ala Freeport tidak sama dengan yang berlaku di sektor migas. "KK di sektor migas, yang kalau sudah berakhir akan jadi milik kita."

Rhenald menjelaskan, memang betul jika tambang Freeport fase kedua yang kini 51,2 persen sudah sah milik Indonesia dan cadangannya cukup untuk usaha 40-50 tahun ke depan. "Tapi untuk masuk ke terowongan itu kita harus naik ke puncak yang tinggi dulu dengan kendaraan ber-CC tinggi, menanjak sekitar 45 derajat sekitar dua jam dari bawah dan perlu teknologi yang mahal. Apa ini akan ditinggal oleh Freeport kalau KK tahun 2021 nya berakhir?" katanya.

Lebih jauh Rhenald Kasali mengaku bisa mengerti bila divestasi Freeport masih dipersoalkan sejumlah pihak karena banyak yang tak paham akan permasalahan yang kompleks tersebut. "Maklum, menganalisis Freeport ini complex. Ini gabungan macro-micro, corporate finance dan Fiscal policy, masalah hukum dan lingkungan hidup," ucapnya.

<!--more-->

Selain itu, kata Rhenald, ada kepentingan domestik dengan global value chain yang rumit sekali. "Sudah begitu sukses ini, ada dampak politisnya. Pantaslah jika cukup mengundang' opini."

Rhenald mengaku bisa memahami masalah Freeport karena berulang kali telah melakukan riset dan bahkan pernah menginjakkan kakinya di lokasi tambang tersebut serta melihat langsung kondisi di sana. "Maka kita jadi tahu bahwa ada perbedaan antara Bumi dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya yang memang milik kita dengan perusahaan tambang yang bernama Freeport dan bukan milik kita," ucapnya.

Dari pengamatannya itu, Rhenald menjelaskan, selama ini bangsa Indonesia tak pernah benar-benar mendirikan perusahaan bernama PT Freeport Indonesia. "Juga tak pernah taruh uang di perusahaan itu sehingga kita punya saham. Jadi kalau Freeport diusir atau berakhir (2021) yg kembali ke pangkuan kita ya cuma buminya saja, tanahnya. Gitu saja," tuturnya.

Setelah kontrak karya itu berakhir, kata Rhenald, artinya eksploitasi tambang yang dilakukan harus menggunakan uang dari negara. "Lalu untuk eksploitasinya kita harus tanam modal juga bukan? Artinya keluar duit lagi, bukan?"

Begitu Freeport tak lagi menangani tambang itu, Rhenald menjelaskan, aset-aset, mesin-mesin, para tenaga ahli hingga jaringan bisnis akan diangkut balik ke Amerika Serikat. "Lha punya mereka, kan? Mengangkatnya tidak sulit. Wong itu global company, yang punya tambang di manca negara," ucapnya.

Rhenald mencontohkan, Freeport menguasai teknologi tingkat tinggi dengan kemampuan riset di bidang pertambangan yang luar biasa. "Untuk eksploitasi tambangnya, butuh alat-alat berat yang tak pernah kita lihat di Pulau Jawa sekalipun," katanya.

Bahkan, kata Rhenald, kendaraan untuk membawa pegawainya ke area tambang pun harus yang berkapasitas mesin tinggi yang berkisar 3.000-5.000 CC. "Juga harus antipeluru karena sering didor penembak liar. Atau pakai heli Puma yang harganya triliunan rupiah."

Baca: Inalum: Tak Ada yang Digadaikan dalam Pembelian Saham Freeport

Oleh karena itu Rhenald menyebutkan pentingnya divestasi PT Freeport Indonesia, bukan hanya menguasai sumber daya alam di bawahnya, tapi teknologinya, modal-modalnya, jaringan pemasarannya, cara menambang skala besar dan seterusnya. "Itulah maka kita minta mereka divestasi," ucapnya. Pekerjaan rumah berikutnya adalah menjadikan anak perusahaan BUMN yang sehat agar kelat bisa melanjutkan pertambangan kelas dunia itu.

BISNIS