Menteri Luhut Minta Ahli Selidiki Penyebab Tsunami Selat Sunda
Reporter
Muhammad Hendartyo
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Selasa, 25 Desember 2018 06:38 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah berkoordinasi dengan para ahli untuk bekerja dalam satu tim mengidentifikasi penyebab tsunami Selat Sunda. Hal itu, kata dia bertujuan untuk menghindari berbagai macam spekulasi ihwal penyebab bencana.
Luhut mengatakan sudah ada teori awal yang disimpulkan oleh tim yang mulai bekerja sejak kemarin. “Bahwa ini bukan tsunami karena gempa vulkanik tapi karena longsor seluas 64 hektar dari gunung anak Krakatau,” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Senin, 24 Desember 2018.
Koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan para ahli dari berbagai instansi seperti BPPT, LIPI, BMKG, BIG, LAPAN, Pushidros TNI-AL dan Kementerian ESDM. Menurut Luhut analisa sementara para ahli mengarah pada terjadinya flank collapse atau longsoran gunung anak Krakatau, yaitu adanya material yang lepas dalam jumlah banyak di lereng terjal yang dipicu oleh tremor dan curah hujan tinggi.
Sumber data analisa berupa seismogaf, tide gauge, citra satelit, dan data interferometri 64 hektar. Untuk membuktikan kebenaran teori tersebut, tim akan melakukan survei geologi kelautan dan batimetri di komplek Gunung Krakatau setelah situasi dirasa aman dan memungkinkan.
“Sekarang mau kami bikin, kapal untuk lihat sana belum bisa, karena cuaca masih jelek, mungkin dapat diberangkatkan setelah 25 Desember, mungkin 27 atau 28 Desember, pakai Kapal Baruna Jaya (BPPT) untuk lihat lagi peta di bawah lautnya,” ujar Luhut.
Selain survei laut, tindak lanjut tim tersebut antara lain akan dilakukan konfirmasi citra satelit resolusi tinggi oleh LAPAN, survei udara oleh BPPT, data GPS dan Pasut oleh BMKG, BIG, Pushidros TNI-AL, serta melibatkan industri di kawasan.
Khusus mengenai solusi jangka panjang dalam menghadapi bencana alam, kata Luhut, pemerintah sedang merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan holistik di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.
“Kemarin kami, BMKG, Basarnas, BNPB sudah rapat bersama semua (instansi terkait) untuk menyusun Perpres terpadu,” kata dia.
Luhur mengatakan pembahasan itu sudah masuk tahap finalisasi. Dia menargetkan minggu pertama atau kedua Januari 2019, pemerintah akan duduk lagi membahas hal itu. "Nanti antara semua instansi-instansi terkait biar tuntas. Setelah itu akan dibawa ke Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi,” ujar Luhut.
Luhut juga mengatakan ihwal rencana peningkatan teknologi alat deteksi dini tsunami yang menjadi salah satu bagiannya. Luhut mengkalian rencana soal itu sudah ada.
"Kemarin kami sudah sepakat dengan Bappenas, kami rapat hari Jumat lalu. Mestinya 2019 sudah bisa dijalankan,” ujarnya.
