Sri Mulyani: Revisi DIPA Turun karena Ketiadaan APBN Perubahan

Reporter

Antara

Sabtu, 22 Desember 2018 08:46 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan tidak adanya APBN perubahan di tahun anggaran 2018 menyebabkan penurunan frekuensi revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA.

BACA: Dulunya Kaku, Ini Transformasi Besar Gaya Komunikasi Sri Mulyani

"Revisi DIPA turun karena faktor tidak adanya APBN-P, yang menyebabkan satuan kerja kementerian dan lembaga fokus untuk mengelola anggaran yang mereka sudah peroleh," ujar Sri Mulyani usai meninjau pelaksanaan tutup tahun anggaran di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Jumat malam, 21 Desember 2018.

Frekuensi revisi anggaran berkurang hingga 86 persen menunjukkan perencanaan anggaran yang makin akurat dan matang.

Revisi DIPA per triwulan III-2018 mencapai 7.245 atau menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 52.027.

Advertising
Advertising

Sri Mulyani mengatakan apabila satker melakukan penggunaan anggaran secara efisien dan terdapat sisa anggaran, maka mereka bisa melakukan pengajuan lagi untuk penggunaan sisa anggaran.

"Ini juga sudah tahun kelima (pemerintahan), sehingga mungkin para menteri memberikan perhatian dalam pelaksanaan anggaran. Ini juga akan memberikan dampak yang lebih positif," ucap dia.

BACA: Sandiaga: Bu Sri Mulyani perlu Pemimpin seperti Pak Prabowo

Sri Mulyani juga memperkirakan bahwa masing-masing kementerian dan lembaga makin memiliki kemampuan penggunaan anggarannya dan kemudian fokus untuk menjalankan sesuai rencananya, terutama tahun ini.

"Ini suatu langkah yang bagus, karena berarti mereka lebih matang bagaimana menginginkan program yang ingin dilakukan dan dengan demikian uang APBN dapat terpakai sesuai rencana," ujar Menkeu.

Lebih lanjut, Sri Mulyani berharap adanya perencanaan anggaran yang dilaksanakan secara konsisten untuk tahun 2019.

"Kami tidak ingin baru mulai Januari sudah minta revisi anggaran. Itu masih terjadi, dan saya harap itu bisa dikurangi sehingga semua satker mendesain penggunaan anggaran secara matang dan dilaksanakan sesuai rencana," ujar Sri Mulyani.

Berita terkait

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

6 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Pembangunannya Telan Biaya Rp 1,4 Triliun

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, NTB, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

2 hari lalu

Jokowi Resmikan Jalan 5 Inpres di NTB Senilai Rp 211 Miliar: Anggaran yang Tidak Kecil

Jokowi meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis pagi, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

3 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya