Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani: Industri Sawit Harus Sejahterakan Masyarakat Sekitar

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengunjungi perkebunan kelapa sawit PT MedcoPapua Hijau Selaras di Manokwari, Papua Barat, Rabu, 19 Desember 2018. instagram.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengunjungi perkebunan kelapa sawit PT MedcoPapua Hijau Selaras di Manokwari, Papua Barat, Rabu, 19 Desember 2018. instagram.com
Iklan

TEMPO.CO, Manokwari - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pengembangan industri kelapa sawit di suatu daerah seharusnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar. "Suatu usaha akan lebih langgeng dan lebih baik, apabila masyarakat sekitar merasa ikut dalam proses untuk lebih baik dan besar," katanya di Manokwari, Papua Barat, Rabu, 19 Desember 2018.

Baca: Dinas ke Jayapura, Sri Mulyani Dinobatkan Jadi Putri Papua

Pernyataan Sri Mulyani itu disampaikan saat mengunjungi perkebunan kelapa sawit PT MedcoPapua Hijau Selaras di Manokwari, Papua Barat, kemarin.

Saat itu ia menanyakan apa saja manfaat yang diperoleh oleh petani plasma. Salah satu petani, Musiren Doan Seba, mengaku sudah bisa membangun rumah setelah tiga tahun menjadi petani plasma. 

Dialog dengan petani dilakukan Sri Mulyani dalam kunjungan kerja bersama beberapa pejabat eselon satu Kementerian Keuangan untuk menggali informasi mengenai keseharian petani plasma dan dampak sistem kerja sama inti-plasma kepada peningkatan kesejahteraan.

Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan inisiatif pelaku usaha swasta untuk membangun investasi terutama dalam pengembangan sumber daya alam harus mendapatkan apresiasi karena bisa mendukung kegiatan ekonomi suatu kawasan. Namun, hal tersebut harus disertai upaya untuk mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Upaya mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat itu dilakukan antara lain dengan menyediakan lapangan kerja agar taraf kehidupan petani dapat meningkat dan menjadi lebih baik. "Kami harapkan terdapat sinergi agar bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat serta mampu menjaga keberlangsungan kegiatan bisnis," ujarnya.

Kunjungan Sri Mulyani ke Manokwari juga untuk menyaksikan penandatanganan jaminan fasilitas plasma dan jasa konsultasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT MedcoPapua Hijau Selaras. PT MedcoPapua Hijau Selaras adalah perusahaan perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit di Manokwari dan merupakan nasabah LPEI.

Baca: Kerugian Akibat Bencana 22 T, Sri Mulyani: It's Not a Small Money

Hingga bulan Agustus 2016, perusahaan ini telah membangun kebun plasma seluas 2.684,65 hektare dan memiliki kurang lebih 1.500 pekerja. Perusahaan tersebut telah mengekspor produk perkebunan ke beberapa negara melalui PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, dan Wings Group. 

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

7 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

10 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

19 jam lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

20 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

20 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

22 jam lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

1 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

1 hari lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

1 hari lalu

Shutterstock.
Pakar Sawit IPB University Sampaikan Rekomendasi terkait Regulasi EUDR yang Mempersulit Ekspor 7 Komoditas

Regulasi EUDR juga mempengaruhi penggunaan suplemen pakan ternak yang terbuat dari sawit.