TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menanggapi kritik tentang besarnya nilai utang yang dialamatkan ke pemerintah. Kali ini ia meminta publik untuk lebih menyoroti aset yang dimiliki negara, ketimbang utang negara. "Aset, yang sebenarnya lebih besar. Kita sering kali tidak atau lupa untuk secara kultural untuk bisa menyampaikan," ujarnya pada Property Outlook 2019, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin, 17 Desember 2018.

Baca: Sri Mulyani: 10 Proyek Infrastruktur Dibangun Tanpa Utang di 2019

Terlebih, aset-aset itu nilainya sangat besar dan telah berdampak pada perekonomian di berbagai sektor. Selain itu, menurut Sri Mulyani, khusus untuk masalah utang selalu jadi fokus perhatian pemerintah. "Utang itu sudah dipelototi banyak orang," katanya.

Sri Mulyani menyayangkan banyak pengamat yang sering mengomentari soal utang negara ketimbang aset yang dimiliki negara. Padahal, laporan soal utang secara rutin dilaporkan Kementerian Keuangan setiap bulan dan diawasi oleh banyak pihak.

Sebaliknya, menurut Sri Mulyani, banyak aset negara yang belum terkelola dengan baik. Hal itu di antaranya karena rasa memiliki dan merawat aset untuk dikelola dan menghasilkan nilai lebih masih kurang.

Oleh karena itu Kementerian Keuangan menggandeng swasta untuk mendorong pengelolaan aset negara dengan lebih baik. Dengan keterlibatan swasta dalam pengelolaan aset negara, diharapkan akan dapat menciptakan vibrasi yang lebih baik dalam meningkatkan nilai-nilai pada aset itu. "Ini adalah salah satu bentuk untuk memperbaiki kepastian hukum, sehingga sektor properti tumbuh sehat dan memberi value (nilai tambahan) kepada publik," tutur Sri Mulyani.

Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan pembangunan infrastruktur juga bisa disebut aset negara. Di mana, aset tersebut akan menghasilkan nilai, bukan saja nilai materi namun ada nilai sosial pada aset tersebut. Menurut dia, setiap biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan, harus dapat menghasilkan nilai-nilai itu.

Ke depan, menurut Sri Mulyani, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta juga harus terus ditingkatkan di masa yang akan datang dalam bentuk kerja sama yang lebih produktif dan inovatif. Dia berharap, pelaku di sektor properti dapat memberikan pandangan mengenai potensi properti negara, khususnya bagi aset-aset negara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca: Sri Mulyani Teken Beleid Cukai Bir Naik Rp 2.000 per 2019

Acara Property Outlook 2019 merupakan kegiatan talkshow yang rencananya digelar setiap tahun. Kegiatan ini membahas informasi, data, dan fakta properti, serta pandangan bisnis properti di tahun 2019. Termasuk di dalamnya adalah hal-hal terkait bisnis properti, potensi dan wawasan lainnya untuk mengoptimalkan aset properti.

Simak berita lainnya terkait Sri Mulyani hanya di Tempo.co.