Sri Mulyani: 10 Proyek Infrastruktur Dibangun Tanpa Utang di 2019

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Kemenkeu, Jakarta, Senin 10 Desember 2018. Dalam kesempatan itu Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah tidak menggunakan makelar untuk proses pencairan dana transfer ke daerah karena tidak sesuai dengan tata kelola yang berlaku. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sebanyak 10 proyek infrastruktur akan dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU pada 2019. Hal itu diungkapkan dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi transfer ke daerah serta dana desa tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.

    Baca juga: Sri Mulyani Minta Kampus Vokal Hadapi Isu Perubahan Iklim

    Sri Mulyani menyebutkan belanja infrastruktur merupakan salah satu yang paling menonjol dalam APBN 2019. Pemerintah, kata Sri Mulyani, terus mengembangkan pembiayaan infrastruktur, termasuk pendanaan kreatif (creative financing), yang tidak hanya berasal dari dana publik dan utang.

    Skema kerja sama dengan swasta itu sudah dimulai. Pada 2019, ada 10 proyek infrastruktur yang akan dibiayai menggunakan skema KPBU ini di antaranya empat proyek Kementerian Perhubungan, empat proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dua proyek Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    "Kami terus mengembangkan berbagai mobilisasi dana yang tidak hanya berasal dari publik, dari BUMN, namun juga berasal dari swasta dan bahkan dari philantrophis dalam bentuk blended finance," kata Sri Mulyani.

    Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan sekuritisasi dan pembiayaan proyek menggunakan ekuitas.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.