TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyinggung kembali persoalan yang menerpa megaproyek Meikarta milik Lippo Group di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Padahal, Luhut adalah salah satu orang yang ikut hadir dalam sesi peresmian topping off atau pemasangan atap bangunan pada dua menara di proyek tersebut pada akhir Oktober 2017 lalu.

Baca: Luhut Panggil Susi Pudjiastuti Bahas Kapal Sitaan Pekan Depan

"Jangan seperti kasus Meikarta, dia investasi Rp 200 triliun terus ketangkap, kan kampungan itu," kata Luhut dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Jumat, 30 November 2018.

Pernyataan itu disampaikan Luhut ketika menjelaskan empat aturan yang harus dipenuhi investor manapun ketika ingin berbisnis di Indonesia. Keempat syarat itu adalah teknologi yang ramah lingkungan, bisnis yang memberi nilai tambah, membatasi tenaga kerja asing, dan terakhir menerapkan alih teknologi.

Luhut menegaskan bahwa siapapun boleh berinvestasi di Indonesia. Pemerintah pun, kata Luhut, akan mempermudah izin investasi asalkan para investor mau mengikuti keempat syarat itu. Dengan begitu, ia berharap kasus seperti Meikarta bisa berkurang. "Sehingga tidak ada lagi hengki pengki, sogok menyogok lah. Saya nggak bilang nggak ada, tapi berkuranglah."

Sebelumnya, setahun berselang setelah Luhut hadir dalam sesi topping off menara Meikarta, KPK menangkap sepuluh orang terkait dengan suap perizinan proyek raksasa tersebut. Selain sepuluh orang itu, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ikut diciduk setelahnya. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Selain menangkap Bupati Neneng, KPK juga menciduk Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy ditengarai ikut menyuap Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut untuk memuluskan izin Meikarta.

Baca: Luhut Pastikan Pemda Papua Tak Permasalahkan Divestasi Freeport

Saat hadir dalam topping off, Luhut menyatakan tidak ada masalah perizinan di proyek tersebut, Informasi itu diterimanya dari pihak Meikarta. Tapi, setelah proyek ini diketahui bermasalah, Luhut menyebut banyak izin yang ia tidak tahu dalam proyek Meikarta ini. "Kan banyak izin di sana yang saya tidak tahu. Pas saya tanya, (katanya) nggak ada masalah izin tadi," kata Luhut, 16 Oktober 2018.