Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mendorong PT Pertamina (Persero) mengoptimalkan kinerjanya dalam penerapan mandatori biodiesel dengan campuran minyak sawit 20 persen alias mandatori B20.

Baca juga: Darmin Nasution: Masih Ada Ruang untuk Penguatan Rupiah

"Kami berharap Pertamina menjadi leader dalam mengembangkan B20. Kami tidak ingin swasta sudah comply, tapi Pertamina masih setengah-setengah," ujar Darmin di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu, 28 November 2018.

Menurut Darmin, saat ini perusahaan energi pelat merah itu masih belum optimal dalam penerapan kebijakan biodiesel itu. Padahal penerapan B20 adalah salah satu strategi pemerintah dalam mengendalikan defisit transaksi berjalan. Dengan kebijakan itu, diharapkan ada penurunan impor solar ke dalam negeri. "Kalau kita kerjakan dengan baik, situasi ini (defisit transaksi berjalan) bisa dikelola dengan baik," kata Darmin.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$ 1,82 miliar pada Oktober 2018 seiring dengan arus impor yang kembali meningkat. Nilai defisit ini disebabkan posisi neraca ekspor yang tercatat sebesar US$ 15,80 miliar atau lebih rendah dibandingkan nilai neraca impor sebesar sebesar US$ 17,63 miliar.

Berdasarkan tahun kalender, sepanjang Januari hingga Oktober 2018, neraca perdagangan juga mengalami defisit sebesar US$ 5,5 miliar. Posisi defisit ini disebabkan oleh posisi defisit di neraca migas sebesar US$ 10,7 miliar, di mana defisit hasil minyaknya mencapai US$ 13,21 miliar.

Darmin mengatakan salah satu hal yang membuat Pertamina tidak optimal dalam penerapan kebijakan B20 ini adalah perseroan membuat terlalu banyak titik pencampuran B20. "Ada hampir seratus," ujar dia. Dampaknya, kapal yang diperlukan untuk mobilisasi bahan bakar itu pun menjadi banyak. "Semua perusahaan pengirim FAME (Fatty Acid Methyl Esters atau bahan bakar nabati) kan perlu kapal."

Sementara itu, kapal yang boleh mengangkut bahan bakar itu adalah kapal yang telah disertifikasi Pertamina. Sehingga jumlah yang ada pun tidak mencukupi. Solusinya, Darmin telah meminta perseroan menurunkan jumlah titik pencampurannya menjadi 11 titik saja.

Namun, permintaan Darmin itu tidak langsung disanggupi perusahaan. Perseroan mengajukan 24 titik pencampuran bahan bakar hingga akhir tahun ini. Sementara untuk tahun depan, perseroan sepakat menurunkan jumlah titik pencampurannya menjadi 11 titik saja.

Sebenarnya, kata Darmin Nasution, dengan jumlah titik pencampuran bisa diturunkan ke 24 titik saja sudah cukup membantu. "Kalau 24 mungkin butuh kapal 20-an, kita punya," tutur dia. "Kalau seratus kita enggak ada."