Pemerintah Batalkan Lelang 4 SBN, Sri Mulyani: Pembiayaan Sudah Tercukupi

Jumat, 23 November 2018 06:49 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan), dan Gubernur BI Perry Warjiyo saat menyampaikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 16 November 2018. Keterangan pers ini terkait Paket Kebijakan Ekonomi XVI. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan pemerintah membatalkan empat lelang Surat Berharga Negara atau SBN yang dijadwalkan pada November dan Desember 2018. Ia menyebut alasan pembatalan itu adalah lantaran dari sisi volume pembiayaan tahun ini sudah mencukupi.

BACA: Prabowo Kritik Rasio Pajak, Sri Mulyani: Makanya Kami Perbaiki

"Kalau kita lihat dari penerbitan yang kemarin dan dengan alternatif pembiayaan yang kita miliki sudah mencukupi dari sisi volume pembiayaan tahun ini," ujar Sri Mulyani di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, 22 November 2018.

Hingga Oktober 2018, realisasi pembiayaan yang dilakukan Pemerintah mencapai Rp 320,0 triliun. Pembiayaan itu bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp333,72 triliun, atau mencapai 83,6 persen dari APBN 2018. Sementara pembiayaan non utang sebesar negatif Rp13,72 triliun atau mencapai 18,72 persen dari APBN 2018.

Adapun realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp343,23 triliun atau mencapai 82,8 persen dari APBN 2018 dan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp9,51 triliun atau sekitar 62,1 persen dari rencana Pemerintah di tahun 2018. Pembiayaan utang juga menunjukkan tren yang menurun apabila dibandingkan dengan realisasi Oktober 2017, yaitu turun sebesar 19,5 persen year-on-year.

Advertising
Advertising

Belum lagi, kata Sri Mulyani, hingga Oktober 2018, penerimaan negara juga cukup baik. Realisasi penerimaan Pajak sampai dengan 31 Oktober 2018 tercatat sebesar Rp1.016,52 triliun atau 71,39 persen terhadap target APBN 2018. Capaian tersebut tumbuh 17,64 persen ketimbang tahun lalu. Jika tidak memperhitungkan penerimaan dari uang tebusan tax amnesty pada tahun 2017, maka penerimaan pajak tumbuh 19,30 persen. Pertumbuhan penerimaan pajak terutama bersumber dari penerimaan PPh migas, PPh nonmigas, serta PPN dan PPnBM.

Sementara, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Oktober 2018 mencapai Rp 315,44 triliun atau 114,5 persen dari target APBN 2018. Realisasi PNBP bulan ini tumbuh sebesar 34,5 persen jika dibandingkan dengan penerimaan PNBP pada Oktober 2017. Kenaikan harga komoditas minyak bumi dan batu bara sepanjang periode Januari-Oktober 2018 yang terus berlanjut menjadi faktor utama yang menyebabkan peningkatan penerimaan PNBP.

Kementerian Keuangan membatalkan sisa lelang Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara) di pasar perdana domestik sebagaimana dimuat dalam kalender penerbitan SBN tahun 2018. Berdasarkan kalender tersebut, masih ada empat kali penerbitan surat utang tersebut.

"Pemerintah menginformasikan bahwa rencana lelang pada empat tanggal tersebut ditiadakan," dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Semestinya masih ada empat kali lelang dilakukan hingga akhir tahun ini, yakni lelang penerbitan SBSN tanggal 27 November 2018, lelang penerbitan SUN tanggal 4 Desember 2018, lelang penerbitan SBSN tanggal 11 Desember 2018, dan lelang penerbitan SUN tanggal 18 Desember 2018.

Menurut Sri Mulyani seperti dikutip dari siaran pers tersebut, pembatalan rencana penerbitan SBN di pasar perdana tersebut diputuskan setelah mempertimbangkan outlook pemenuhan target pembiayaan APBN tahun 2018 yang bersumber dari lelang penerbitan SBN.

Berita terkait

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

1 jam lalu

Jokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme

Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.

Baca Selengkapnya

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

6 jam lalu

4 Nama yang Diusulkan PDIP Jadi Bakal Calon Gubernur DKI di Pilkada 2024

Siapa saja 4 nama yang diusulkan PDIP di Pilgub DKI?

Baca Selengkapnya

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

17 jam lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

23 jam lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTU

Baca Selengkapnya

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

1 hari lalu

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

2 hari lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

3 hari lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

3 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

3 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya