TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta ada evaluasi dari insentif sistem perpajakan secara berkala. Hal ini perlu dilakukan agar insentif tersebut tak kalah menarik dibanding negara-negara lain.

Baca: Titiek Soeharto Kritik Janji-janji Swasembada Pangan Jokowi

"Agar lebih kompetitif, saya minta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi, insentif-insentif sistem perpajakan kita evaluasi secara berkala sehingga lebih menarik dibanding negara-negara lain," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas kebijakan investasi dan perpajakan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu, 21 November 2018. "Dan betul-betul bisa berjalan efektif dalam pelaksanaannya."

Jokowi menyebutkan bahwa defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia perlu mendapatkan perbaikan dari investasi dan ekspor. Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan investasi yang mendapatkan insentif adalah sektor-sektor yang betul-betul memperkuat industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi nasional.

Lebih jauh Jokowi menyebutkan insentif akan diberikan ke industri dalam negeri yang bisa mendorong transformasi ekonomi. "Hilirisasi, dari bahan mentah kepada industri pengolahan, dan juga memperkuat industri yang berorientasi ekspor yang bisa memberikan nilai tambah," ujarnya.

Sehingga, kata Jokowi, industri bisa direvitalisasi dan dapat mengurangi impor bahan baku. "Serta menumbuhkan industri manfaat kan sumber daya ekonomi lokal yang kita miliki," tuturnya.

Selain itu, Jokowi meminta kebijakan investasi betul-betul didesain sesuai target kepentingan nasional. "Bukan hanya dalam penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan angka pengangguran, tetapi juga harus bisa memperkuat pelaku ekonomi domestik khususnya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dengan manfaatkan peluang alih teknologi yang ada."

Jokowi juga meminta kebijakan investasi tersebut dapat mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.

Baca: Jokowi Kucurkan Rp 400 Triliun Danai Infrastruktur 2018

Dalam rapat terbatas ini, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla serta beberapa Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko. Selain itu rapat dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

ANTARA