TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah pesimistis kebijakan relaksasi daftar negatif investasi (DNI) 2018 akan dengan cepat menaikkan investasi asing. Piter merespons paket kebijakan ke-16 yang didalamnya ada perluasan fasilitas perpajakan dan pelonggaran DNI dengan membebaskan kepemilikan asing hingga 100 persen.

Simak: Investasi Teknologi, Bank Mandiri Siapkan Dana USD 150 Juta

Piter mengatakan pemerintah membuat kebijakan itu dengan tujuan meningkatkan aliran modal asing yang nantinya bisa menutup lebarnya CAD. Namun Piter memandang kebijakan itu masih kurang maksimal. "Saya pesimis kebijakan ini akan dengan cepat menaikkan investasi asing," kata Piter saat dihubungi, Selasa, 20 November 2018.

Piter menilai pemerintah sebelum ini sudah begitu banyak mengeluarkan paket-paket kebijakan yang bertujuan memperbaiki kemudahan berusaha sekaligus meningkatkan investasi. Selama 4 tahun terakhir minat investasi memang meningkat sebagaimana ditunjukkan banyaknya izin prinsip penanaman modal asing (PMA) dan (PMDN) yang dikeluarkan BKPM.

Tapi, kata dia, dari sedemikian banyak izin prinsip yang diterbitkan, tidak sampai separuhnya yang kemudian benar-benar bisa direalisasikan menjadi investasi PMA dan PMDN. "Sebagian besar tertunda atau bahkan batal," kata Piter.

Menurut Piter, permasalahan utama investasi ada di lapangan. Piter melihat ada kesamaan pandangan antar lembaga terkait proses investasi yang bermuara kepada sulitnya koordinasi. "Permasalahan perlambatan pertumbuhan investasi kita bukan dikarenakan kurangnya minat asing untuk berinvestasi, tapi lebih ke persoalan bagaimana birokrasi kita membantu proses merealisasikan investasi," ujar Piter.

Hambatan-hambatan itu, kata Piter, seperti permasalahan pembebasan lahan, kesiapan tenaga kerja dan isu perburuhan, bahkan kesiapan bahan baku seperti ketersediaan air bersih seringkali menjadi persoalan menghambat investasi. "Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dengan sekedar mengeluarkan paket kebijakan 16," ujar Piter.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Daftar Negatif Investasi (DNI) tetap berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Hai itu berkaitan dengan pemerintah yang baru saja mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) 16.

Darmin mengatakan salah satu kebijakan dalam PKE 16 tersebut adalah merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong sektor-sektor unggulan. "Kebijakan ini membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) – dan tentu saja termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K) – untuk masuk ke seluruh bidang usaha," kata Darmin dalam keterangan tertulis Selasa, 20 November 2018.