Luhut: Revisi DNI Tekan Defisit Transaksi Berjalan di 2019

Selasa, 20 November 2018 08:35 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan seusai memberikan keterangan di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat, 2 November 2018. Luhut memberikan keterangan terkait pose satu jari dalam penutupan forum IMF di Bali beberapa waktu lalu. TEMPO/Syafiul Hadi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan revisi daftar negatif investasi (DNI) dalam paket kebijakan ekonomi 16 memang belum bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan atau CAD dalam waktu dekat. Namun Luhut optimistis tahun depan defisit transaksi berjalan akan lebih baik.

Baca: Luhut Pandjaitan: Keadaan Rupiah Baik baik Saja

"Kalau sebulan ini nggak, lah. Tahun depan pasti lebih baik, karena impor terlalu banyak, karena ekspor kita industri kita tidak susun dengan bagus, tidak terintegrasi," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Senin, 19 November 2018.

Luhut menjelaskan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk melakukan integrasi untuk memperbaiki ekspor. "Sekarang Morowali kita integrasi, Weda bay integrasi, mulai listrik, tambang smelter pelabuhan. Jadi cost-nya rendah," kata dia.

Dengan adanya integrasi itu, menurut Luhut, Indonesia bisa melakukan ekspor stainless steel dalam waktu 3 tahun ke depan.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai isi paket kebijakan ekonomi ke-16 lebih untuk meningkatkan investasi dan mengoptimalkan pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE). Ia mengatakan kebijakan yang baru dirilis pemerintah itu tidak akan bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan (CAD) dalam waktu singkat.

"Saya melihat kebijakan satu dan dua lebih ditujukan untuk meningkatkan investasi asing sementara kebijakan tiga lebih untuk meningkatkan pemanfaatan hasil ekspor," kata Piter saat dihubungi, Sabtu, 17 November 2018.

Jumat lalu, pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Paket tersebut berisi tiga poin. Pertama, perluasan fasilitas pengurangan PPh Badan. Kedua, relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Dan ketiga, pengaturan DHE melalui Special Deposit Account (SDA).

Menurut Piter, dampak jangka panjang paket kebijakan ekonomi 16 adalah membantu perbaikan neraca perdagangan (trade balance). Tapi, kata Piter, perlu waktu yang cukup panjang. "Sementara di jangka pendek bisa terjadi justru impor barang modal yang melonjak," ujar Piter.

Baca: Soal Suap Meikarta, Luhut: Mereka Bilang Izin Sudah Beres

Piter meyakini kebijakan terbaru pemerintah ini memiliki tujuan dan berdampak baik bagi ekonomi Indonesia, tapi tidak akan bisa memperbaiki CAD dalam jangka pendek.

HENDARTYO HANGGI

Simak berita menarik lainnya terkait Luhut hanya di Tempo.co.

Berita terkait

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

9 jam lalu

Terpopuler Bisnis: 40 Pabrik Baja Ilegal hingga 'Karpet Merah' Jokowi untuk Program Makan Siang Gratis

Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Baca Selengkapnya

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

20 jam lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

20 jam lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

22 jam lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

1 hari lalu

Pro Kontra Rencana Pemerintah Buka Lahan Sejuta Hektar di Kalimantan untuk Padi Cina

Rencana pemerintah membuka lahan sejuta hektar di Kalimantan Tengah untuk proyek penanaman padi Cina dinilai tidak perlu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

2 hari lalu

Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

2 hari lalu

Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

Berita terpopuler bisnis pada 24 April 2024, dimulai rencana Cina memberikan teknologi padi untuk sejuta hektare lahan sawah di Kalimantan.

Baca Selengkapnya

Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

2 hari lalu

Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

Pengamat dari MTI membeberkan alasan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal lebih sukses ketimbang Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya

Luhut Temui Perdana Menteri Singapura, Buka Peluang Kerja Sama Baru

3 hari lalu

Luhut Temui Perdana Menteri Singapura, Buka Peluang Kerja Sama Baru

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menemui Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong.

Baca Selengkapnya

Lahan Sejuta Hektar untuk Padi Cina: Upaya Luhut, Keheranan Pakar IPB dan Contoh Sukses di Gurun Dubai

3 hari lalu

Lahan Sejuta Hektar untuk Padi Cina: Upaya Luhut, Keheranan Pakar IPB dan Contoh Sukses di Gurun Dubai

Menko Luhut mengatakan, Cina bersedia untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan teknologi padinya.

Baca Selengkapnya