Soroti Pangan, Ini 5 Kritik Kubu Prabowo Terhadap Pemerintahan Jokowi

Jumat, 16 November 2018 16:51 WIB

Forum Boyolali Bermartabat melakukan aksi damai Save Tampang Boyolali di Boyolali, Jawa Tengah, 4 November 2018. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan atas pidato Calon Presiden nomer urut 02 Prabowo Subianto yang dinilai meresahkan warga Boyolali. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

4. Mafia Pangan

Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan bahwa jika nantinya Prabowo Subianto menang dalam pemilihan presiden 2019, calon presiden dengan nomor urut 02 tersebut menjanjikan tidak akan berkompromi terhadap adanya mafia pangan. Menurut mantan menteri koordinator bidang kematiriman ini, pernyataan Prabowo tersebut disampaikan melalui adiknya Hashim Djojohadikusumo.

Ekonom Rizal Ramli menyambangi gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Kedatangan Rizal Ramli untuk melaporkan politikus Surya Paloh atas dugaan pencemaran nama baik. TEMPO/Muhammad Hidayat

"Saya tanya mas Hashim, adiknya Prabowo, jika seandainya Prabowo menang pada April 2019, apakah Prabowo akan negosiasi dengan mafia kuota pangan tersebut? Hashim bersumpah bahwa Prabowo tidak akan kompromi dengan mafia tersebut," kata Rizal Ramli dalam keteranganya kepada Tempo, Senin, 5 November 2018.

Menurut Rizal, jika cuaca panas sekali, seperti terjadinya El Nino, kebijakan impor memang tidak bisa dihindarkan. Yang penting, lanjut Rizal, impor dilakukan karena memang terjadi adanya kelangkaan riil atau true scarcity.

Kendati begitu impor tersebut hanya boleh dilakukan tetapi hanya untuk jangka pendek. Sedangkan, impor ugal-ugalan karena kelangkaan buatan atau artificial scarcity adalah kejahatan. Dampaknya, kata Rizal, bisa merugikan petani, konsumen dan juga perekonomian negara.

Selain menyatakan komitmen Prabowo Subianto, Rizal juga ingin bertanya kepada Presiden Jokowi mengenai komitmennya dalam memberantas mafia pangan tersebut. "Meski belum sempat, tapi saya juga ingin bertanya ke Mas Jokowi, apakah akan tetap membiarkan mafia pangan jika terpilih lagi 2019?" kata dia.

5. Swasembada pangan tidak tercapai

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Titiek Soeharto melontarkan kritik terkait janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla saat pemilihan presiden 2014. Menurut dia masih ada janji kampanye Jokowi yang tidak tercapai hingga kini, salah satunya di bidang pertanian dan pangan.

Menurut Titiek, janji Jokowi belum memenuhi janjinya lantaran sampai sekarang program swasembada pangan masih belum tercapai yang berimbas pada banyaknya impor pangan. "Waktu itu ada janji dalam waktu tiga tahun akan swasembada padi jagung kedelai, tapi nyatanya sampai sekarang bukan swasembada malah impor," ujar Titiek di Cilegon, Rabu, 14 November 2018.

Titiek mengkritik langkah impor yang dilakukan pemerintah Jokowi. Padahal, menurut dia, Indonesia adalah negara yang kaya raya. "Tapi dari beras, jagung, cabai, sampai cangkul diimpor," ujar Titiek.

BERBAGAI SUMBER

Berita terkait

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

48 menit lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

1 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

7 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

14 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

18 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

18 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

18 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

21 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

22 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

1 hari lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya