TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan pemerintah akan mengevaluasi presmi BPJS Kesehatan setelah pemilihan umum 2019. Menurut JK, evaluasi dilakukan setelah pemilu agar tidak menimbulkan kegaduhan.

"Preminya terlalu murah dibanding dengan service, layanannya. Jadi karena itu harus, ini mungkin tahun depan harus kita evaluasi ulang preminya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 13 November 2018.

Selain mengevaluasi ulang premi, JK menilai pemerintah pusat akan mendorong pemerintah daerah untuk berperan dalam mengatur pengelolaan anggaran BPJS Kesehatan. "Peranan daerah yang mengaturnya supaya daerah juga punya tanggung jawab," ujarnya.

Menurut JK, layanan BPJS Kesehatan juga harus dibatasi agar tidak terjadi krisis seperti yang dialami Yunani. Sebab, negara para dewa tersebut terbebani anggaran kesejahteraan masyarakat karena menanggung jaminan kesehatan rakyatnya.

Usulan mengenai kenaikan premi BPJS Kesehatan juga pernah disampaikan peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute Umi Lutfiah. Menurut Umi, keengganan pemerintah menaikan besaran iuran membuat BPJS Kesehatan mengalami defisit. Apalagi, jumlah pesertanya juga bertambah dari tahun ke tahun dan diperburuk dengan tunggakan iuran peserta mandiri.

Dia mengatakan saat ini peserta mandiri kelas I BPJS Kesehatan harus membayar Rp 80.000, kelas II Rp 51.000, dan kelas III Rp 25.500. Padahal, kata Umi, sejak 2015 lalu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah memberikan rekomendasi terkait besarnya iuran bulanan BPJS Kesehatan. Untuk peserta mandiri kelas I, DJSN merekomendasikan Rp 80.000, kelas II Rp 63.000, dan kelas III Rp 33.000.