TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bercerita soal para menteri perempuan di kabinet kerja saat membuka acara The International Young Muslim Women Forum di Hotel Aryaduta, Jakarta. Jokowi mengatakan para mentei wanita memang memiliki karakter yang beragam satu sama lain.

BACA: Jokowi: Fokus Ekonomi Bukan di Jawa Lagi

Menurut Jokowi, ada beberapa menteri perempuan yang kalem seperti Menteri Kesehatan Nila F. Djuwita Moeloek. "Tapi ada juga yang galak dan agresif seperti Bu Menteri Kelautan, Bu Susi Pudjiastuti. Ini galak, nekat, sudah ada 343 kapal ditenggelamkan dan gak ada yang protes takut semua sama Bu Menteri," kata Jokowi, Rabu, 24 Oktober 2018.

Kenyataan di lapangan, Susi memang kerap melancarkan kebijakan yang kemudian memicu kontroversi. Tak jarang kontroversi datang dari rekannya sendiri di pemerintahan. Berikut di antara kebijakan Susi tersebut.

1. Tenggelamkan!

Sejak dilantik menjadi menteri Jokowi, Susi memang dikenal dengan seruannya yaitu Tenggelamkan!, sebuah ancaman bagi kapal asing yang masih berani mencuri ikan di laut Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sempat meminta agar tak ada lagi penenggelaman kapal di tahun 2018. Kedua ingin Susi fokus meningkatkan ekspor produk perikanan.

Kenyataannya Susi tak bergeming dan terus menenggelamkan kapal pencuri ikan. Januari hingga Agustus 2018, total sebanyak 125 kapal telah ditenggelamkan oleh Susi. Di sisi lain, Susi meyakini nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2018 akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab hingga semester I 2018 saja, total ekspor sudah mencapai US$ 2,27 miliar atau meningkat 12,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya US$ 2 miliar.

<!--more-->

2. Susi Ingin Hentikan Impor Garam, Tapi ...

Selain ikan, Susi juga sempat menyatakan niatnya untuk mulai menghentikan impor gram agar produksi petani garam Indonesia tidak jatuh. Rencana itu diungkapkannya saat naiknnya harga pada pertengahan 2017 dan rencana pemerintah untuk mengimpor garam 3,7 juta ton. Angka itu lebih besar dari rekomendasi KKP yang hanya 2,13 juta ton.

PT Garam pun ditunjuk menjadi satu-satunya importir garam saat itu, terutama garam industri yang saat itu berkurang pasokannya. Akan tetapi, sempat terjadi masalah saat KKP ingin mengatur volume garap yang diimpor oleh PT Garam. 'Saya mulai atur dan mereka mau hantam balik," ujarnya. Akibat kejadian ini, Presiden Joko Widodo pun akhirnya mencabut wewenang Susi untuk memberi rekomendasi izin impor garam industri. Susi kini hanya berwenang merekomendasikan garam konsumsi saja.

3. Susi vs Sandiaga

Beberapa hari lalu, Susi geram dengan pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno soal nelayan yang mengalami kesulitan mengurus perizinan penangkapan ikan di Indramayu, Jawa barat. "Saya marah, dan ini sudah diingatkan. Jangan bawa ekonomi perikanan ke politik," ujar Susi di kantornya, Rabu, 17 Oktober 2018.

Susi menjelaskan, nelayan ialah orang-orang yang memiliki kapal berukuran di bawah 10 gross tonnage (GT). Susi mengatakan sudah membebaskan nelayan tersebut dari segala perizinan. Akan tetapi, Sandiaga mengatakan bahwa Ia tidak pernah menuding KKP mempersulit izin nelayan. "Itu nelayan yang menyampaikan sendiri," kata Sandi.

Simak berita tentang Jokowi hanya di Tempo.co

FAJAR PEBRIANTO | AHMAD FAIZ IBNU SANI | CHITRA PARAMAESTI