Disenggol Sandiaga, Susi Pudjiastuti Sindir Kasus Ratna Sarumpaet
Reporter
Chitra Paramaesti
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Rabu, 17 Oktober 2018 14:03 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kekesalan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti atas tudingan dari calon wakil presiden Sandiaga Uno bahwa pihaknya mempersulit izin penangkapan ikan di Indramayu berlanjut. Setelah mempertanyakan basis data yang jadi dasar tudingan itu, Susi juga mengungkit-ungkit soal hoax yang disebar oleh Ratna Sarumpaet.
Baca: Geram dengan Sandiaga, Susi Pudjiastuti: Jangan Asal Omong
"Politikus jangan asal bicara. Nanti kayak yang operasi plastik, tidak cek dan ricek langsung di-bluff," kata Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu, 17 Oktober 2018.
Sebelumnya pada 10 Oktober 2018 lalu, Sandiaga mengunjungi Indramayu dan bertemu dengan nelayan di tempat pelelangan ikan Karangsong. Di sana, Sandiaga menemui nelayan yang mengeluhkan soal surat perizinan penangkapan ikan.
Infografis: Terkait Kasus Hoax Penganiayaan, Ratna Mengajukan Status Tahanan Kota
Para nelayan tersebut, mengeluhkan tidak dapat melaut diakibatkan oleh birokrasi yang rumit. "Prabowo-Sandi tidak akan melupakan jasa nelayan. Proses perizinan ini akan saya pangkas birokrasinya," ujar Sandiaga.
Baca Lagi: Penyelesaian Konflik Sandiaga Uno dan Susi Pudjiastuti di Danau Sunter
Menanggapi hal itu, Susi menilai Sandiaga harus belajar Undang-undang Perikanan sebelum mengeluarkan pernyataan di depan publik. "Dan Pak Sandi Uno harus tahu UU Perikanan," ucapnya.
Pasalnya, peraturan penangkapan ikan yang dibuat Susi, diberlakukan untuk kapal-kapal berukuran besar di atas 30 GT (Gross Tonnage), bukan kapal kecil milik nelayan. Untuk nelayan yang ukuran kapalanya di bawah 10 GT, Susi sudah membebaskan perizinannya sejak 7 November 2017.
Baca: Make Indonesia Great Again Mirip Trump, Sandiaga: Jangan Baper
Alasan dibuatnya peraturan tersebut, kata Susi, dikarenakan rasio pajak perikanan sangat rendah. Padahal hasil tangkap di lautan Indonesia besar. Sehingga Susi menggalakkan pencatatan hasil penangkapan ikan di laut. "Kalau mendorong tanpa kepatuhan, bagaimana negara membiayai defisitnya," kata Susi menanggapi tudingan Sandiaga tersebut.
