Proyek Meikarta Bermasalah, Bagaimana Prospek Industri Properti?

Rabu, 17 Oktober 2018 08:05 WIB

Pekerja beristirahat di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin, 15 Oktober 2018. KPK telah mengamankan uang dalam bentuk dolar Singapura senilai Rp 1 miliar dari operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Ahad, 14 Oktober 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Konsultan properti menilai kasus dugaan suap perizinan megaproyek Meikarta dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak akan mempengaruhi sentimen masyarakat terhadap sektor properti secara keseluruhan.

Baca: Begini Progress Pembangunan Proyek Meikarta Usai OTT KPK

Vice President Coldwell Banker Advisory Dani Indra Bhatara mengatakan walaupun jika nantinya proyek Meikarta terganggu akibat kasus tersebut, tidak akan mempengaruhi secara signifikan sentimen masyarakat terhadap pasar properti secara keseluruhan.

Pasalnya, kata Dani, sempat terjadi kasus di masa lalu yang mirip dengan Meikarta saat ini. Beberapa tahun lalu pernah terjadi kasus pada proyek yang melibatkan Podomoro Group namun tidak mempengaruhi sentimen orang terhadap properti secara umum saat itu.

“Jadi bahwa setiap ada kasus, masyarakat hanya melihat developer-nya dan tidak melihat secara keseluruhan proyek properti di Jabodetabek. Hanya ada sentimen negatif pada proyek saja," ujar Dani, Selasa, 16 Oktober 2018.

Advertising
Advertising

Terlebih, menurut Dani, sebagian besar konsumen Meikarta adalah untuk investasi. Kebutuhan end user untuk hunian di sekitar proyek Meikarta masih bisa dipenuhi dari proyek pengembang lain bila proyek Meikarta benar-benar terganggu.

Namun hal sebaliknya akan terjadi bila proyek Meikarta berlanjut dan mengalami pertumbuhan nilai area proyek yang pesat. Hal itu akan mempengaruhi indeks pertumbuhan properti secara keseluruhan dan membentuk sentimen tertentu kepada konsumen.

"Pasti akan menimbulkan sebuah sentimen masyarakat akan sebuah proyek, jika dikembangkan dengan baik Meikarta akan menjadi seperti sebuah standar bagaimana masyarakat melihat kawasan, harga unit, dan fasilitas yang akan naik (persepsinya)," kata Dani.

Hal tersebut juga akan mempengaruhi sentimen masyarakat terhadap proyek lain. Apabila pengembang lain menjual harga lebih mahal daripada Meikarta, maka proyeknya menjadi tidak akan menarik.

Baca: Soal Suap Meikarta, Luhut: Mereka Bilang Izin Sudah Beres

Untuk saat ini, Dani memperkirakan, proyek Meikarta tidak bisa disamaratakan dengan proyek-proyek pengembangan dari pengembang lainnya. "Orang akan tetap melihat proyek lain sesuai dengan keunggulan masing-masing dan harga jualnya. Semua kembali bergantung kepada permintaan pasar seperti daerah mana dan daya beli masyarakat itu sendiri," ucapnya.

BISNIS

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

4 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

4 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

6 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

7 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

8 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

10 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

14 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

15 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

21 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya