Darmin Nasution: Kurikulum Kejuruan Perlu Disesuaikan Industri

Reporter

Caesar Akbar

Senin, 8 Oktober 2018 13:22 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018 "Akselerasi Perdagangan di Era Ekonomi Digital" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2018. TEMPO/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berujar kualitas lembaga kejuruan perlu direvitalisasi. Salah satu upayanya adalah penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan industri.

Baca juga: Darmin Nasution: Pemerintah Siapkan Perluasan Insentif Pajak

“Karena kurikulum saat ini belum sejalan dengan perkembangan Industri 4.0 dan Ekonomi Digital,” ujar Darmin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Senin, 8 Oktober 2018.

Pernyataan bekas Gubernur Bank Indonesia itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam High Level Parliamentary Meeting sebagai rangkaian acara International Monetary Fund – World Bank Group (IMF-WBG) 2018 di Nusa Dua, Bali.

Adapun pemerintah, kata Darmin, telah meluncurkan Peta Jalan untuk Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025. Peta jalan ini berfokus pada peningkatan dan revitalisasi lembaga kejuruan untuk menghubungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan industri masa kini.

Selain itu, peta jalan tersebut memuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kejuruan yang harus sepenuhnya dilaksanakan dari hilir ke hulu untuk menjalankan proses bisnisnya.

Di samping itu, untuk menjamin manifestasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang optimal, Darmin berujar koordinasi yang intensif antara pemerintah, industri, asosiasi, dan semua pemangku kepentingan terkait mutlak diperlukan.

Darmin mengatakan langkah itu sejalan dengan upaya pemerintah membangun infrastruktur, baik hard infrastructure maupun soft infrastructure seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi digital.

“Sudah 3 tahun Pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di tahun 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” kata dia.

Investasi SDM, kata Darmin Nasution, memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan peraturan yang mampu melindungi karyawan, memberikan pekerjaan yang layak, sekaligus meningkatkan keterampilan yang berkelanjutan.

Berita terkait

Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia

7 hari lalu

Wamen Nezar Patria Ajak Permias Seattle Ambil Bagian Manfaatkan Ekonomi Digital Indonesia

Pemerintah berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia dengan mempercepat transformasi digital dan mengembangkan talenta digital nasional

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

27 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Wamenkominfo Soroti Tiga Tantangan Ekosistem Ekonomi Digital

39 hari lalu

Wamenkominfo Soroti Tiga Tantangan Ekosistem Ekonomi Digital

Nezar Patria mengatakan kehadiran ekonomi digital menciptakan berbagai peluang pekerjaan baru.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hilirisasi Digital Butuh Ahli di Bidang Data Scientist hingga AI Researcher

28 Januari 2024

Gibran Sebut Hilirisasi Digital Butuh Ahli di Bidang Data Scientist hingga AI Researcher

Gibran menyebut hilirisasi digital ini akan membuka jutaan lapangan kerja.

Baca Selengkapnya

Penerbit Gim Wajib Memiliki Badan Hukum, Kemenkominfo Segera Terbitkan Regulasi Baru

27 Januari 2024

Penerbit Gim Wajib Memiliki Badan Hukum, Kemenkominfo Segera Terbitkan Regulasi Baru

Kemenkominfo sedang menyiapkan regulasi baru yang akan mewajibkan perusahaan penerbit gim memiliki badan hukum.

Baca Selengkapnya

YLKI: Pinjol Ilegal Anak Haram Ekonomi Digital

23 Januari 2024

YLKI: Pinjol Ilegal Anak Haram Ekonomi Digital

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumsi (YLKI) menyebut pinjaman online atau Pinjol ilegal muncul karena pemerintah abai mitigasi ekonomi digital.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Janji Bangun 40 Kota Selevel Jakarta Jika Terpilih

23 Desember 2023

Cak Imin Janji Bangun 40 Kota Selevel Jakarta Jika Terpilih

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyampaikan gagasannya untuk membangun 40 kota selevel Jakarta jika terpilih.

Baca Selengkapnya

Debat Cawapres, Cak Imin Janji Slepet Pelaku Pinjol dan Judol

23 Desember 2023

Debat Cawapres, Cak Imin Janji Slepet Pelaku Pinjol dan Judol

Menanggapi jawaban Mahfud soal pemberantasan pinjol, menurut Cak Imin, judol (judi online) juga tak kalah penting untuk di'Slepet'

Baca Selengkapnya

Persiapan Debat Cawapres, Mahfud MD Temui Mantan Bos PT PP Bahas Infrastruktur dan Ekonomi Digital

20 Desember 2023

Persiapan Debat Cawapres, Mahfud MD Temui Mantan Bos PT PP Bahas Infrastruktur dan Ekonomi Digital

Mahfud MD kemarin malam membahas sejumlah isu ekonomi yang menjadi topik pembahasan pada debat cawapres Jumat mendatang.

Baca Selengkapnya

Huawei Usung KTT IPv6 Industry 2023 untuk Ekonomi Digital Indonesia

18 Desember 2023

Huawei Usung KTT IPv6 Industry 2023 untuk Ekonomi Digital Indonesia

Konferensi Tingkat Tinggi IPv6 Industry 2023 yang digelar oleh Huawei sukses digelar di Indonesia.

Baca Selengkapnya