Prabowo Minta Pertemuan IMF Ditunda, Kepala Bappenas: Jalan Terus

Jumat, 5 Oktober 2018 14:34 WIB

Bambang Brodjonegoro. antaranews.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro angkat bicara soal rencana calon presiden Prabowo Subianto mengumumkan permintaan agar pertemuan tahunan IMF - World Bank ditunda.

Baca: Ini Potensi Ekonomi Acara IMF yang Diminta Prabowo untuk Ditunda

Bambang berkukuh pertemuan itu akan tetap berjalan sesuai rencana meski tak hanya Prabowo, tapi juga beberapa pihak menyarankan acara itu ditunda. Permintaan penundaan digelarnya hajatan besar itu di antaranya karena Indonesia baru saja menghadapi situasi bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

"Agenda IMF - World Bank akan tetap berjalan karena memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar untuk Bali dan sekitarnya, juga buat Indonesia," ujar Bambang di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.

Salah satu kritik soal penyelenggaraan acara tahunan sebelumnya dilontarkan Koalisi calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno. Mereka memandang pemerintah perlu meninjau penyelenggaraan gelaran ini di tengah situasi bencana yang baru saja melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sulawesi Tengah.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazier, koalisi Prabowo ingin menyarankan agar pertemuan itu ditunda dan dananya digelontorkan untuk membantu korban bencana. Atas usulan itu, Bambang mengatakan pemerintah sudah menyiapkan dana khusus bencana dan pemerintah berkomitmen memenuhi semua yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana itu. "Baik saat tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, begitu pula pemulihan ekonomi. Pemerintah sudah siap," ujar Bambang.

<!--more-->

Bambang sebelumnya pernah menuturkan Indonesia menuturkan secara spesifik pertemuan tahunan IMF tersebut akan membawa dampak positif bagi provinsi Bali. Ia membandingkan dengan sejumlah kota yang pernah menjadi tuan rumah forum ekonomi tahunan, misalnya kota kecil Davos, Swiss.

Biaya penyelenggaraan yang dikeluarkan Davos saat menjadi tuan rumah mencapai CHF 2,5 tertutup oleh keuntungan ekonomi yang mencapai CHF 22,7 pada 2001. Sementara itu, Bali yang pernah menjadi tuan rumah Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) pada 2013 berdampak pada pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen.

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memberikan keterangan pers saat meninjau Pos Pengamatan Gunung Agung menjelang pertemuan IMF-World Bank 2018, di Karangasem, Bali, Desember 2017. Foto: Johannes P. Christo

Dalam pertemuan tahunan IMF nanti setidaknya akan hadir 19.800 peserta dari 189 negara yang akan hadir. Ia memperkirakan akan ada sekitar 5.050 anggota delegasi baik dari mancanegara maupun domestik, serta 14.750 orang non delegasi, seperti dari investor, media, akademisi, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Pada tahap persiapan, Indonesia membangun sejumlah infrastruktur utama dan penunjang yang dibangun bukan hanya untuk IMF, tetapi juga dapat menunjang kegiatan perekonomian jangka panjang di Bali. Adapun total dampak langsung terhadap ekonomi di Bali diperkirakan akan mencapai Rp 5,9 triliun. Kemudian, nilai investasi infrastruktur mencapai Rp 3 triliun dan pengeluaran pengunjung Rp 1,1 triliun.

“Perkiraan pertumbuhan perekonomian Bali apabila mengikuti baseline atau seolah-olah tidak ada IMF, pertumbuhannya hanya 5,9 persen. Namun, setelah IMF diperkirakan akan naik 0,64 persen menjadi 6,54 persen,” ujar Bambang.

Adapun dampak tidak langsungnya, kata Bambang, akan ada kenaikan nilai tambah Rp 894 miliar dan tambahan produk domestik regional bruto (PDRB) riil pada 2018. “Pada periode 2017-2018, produk domestik regional bruto (PDRB) riil diprediksi mencapai Rp 1,2 triliun,” ujar Bambang.

Baca: Prabowo Minta Pertemuan IMF - WB Ditunda, Bagaimana Dampaknya?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan dalam persiapan IMF ini sudah ada perbaikan infrastruktur seperti pembuatan terowongan atau underpass, perluasan Bandar udara yang bisa menampung 1,2 penumpang yang setara dengan US$ 1 miliar, hingga pembenahan area pariwisata.

BUDIARTI UTAMI

Simak berita lainnya terkait Prabowo hanya di Tempo.co.

Berita terkait

Begini Jawaban Anies saat Ditanya Kemungkinan Merapat ke Kubu Prabowo

2 jam lalu

Begini Jawaban Anies saat Ditanya Kemungkinan Merapat ke Kubu Prabowo

Anies Baswedan menanggapi soal kemungkinan dirinya bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo

2 jam lalu

Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo

Gibran Rakabuming Raka memberikan respons soal peluang bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan koalisi pemerintahan

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Bilang Begini soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo

4 jam lalu

NasDem dan PKB Bilang Begini soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo

NasDem dan PKB angkat bicara soal jatah kursi menteri jika kelak jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Prabowo Hadiri HUT ke-72 Kopassus, Dinyanyikan Lagu Ksatria Kusuma Bangsa oleh Prajurit

5 jam lalu

Prabowo Hadiri HUT ke-72 Kopassus, Dinyanyikan Lagu Ksatria Kusuma Bangsa oleh Prajurit

Sekitar 11 prajurit Kopassus mempersembahkan lagu Ksatria Kusuma Bangsa untuk Prabowo, yang merupakan Danjen Kopassus ke-15. L

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Pengamat: Sampai Kiamat Sulit Disatukan

5 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Pengamat: Sampai Kiamat Sulit Disatukan

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan bahwa PKS adalah musuh bebuyutan Partai Gelora.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

6 jam lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

6 jam lalu

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.

Baca Selengkapnya

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

6 jam lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

11 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Kubu Prabowo, PKB Ogah Ikut-ikutan

21 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Kubu Prabowo, PKB Ogah Ikut-ikutan

Aboe Bakar mengatakan PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya