TEMPO.CO, Jakarta - Mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah Joko Widodo atau Jokowi dalam memperbaiki ekonomi negara ini. Rizal banyak buka suara terkait langkah yang dilakukan pemerintah.

Baca: Dituduh Rizal Ramli Mainkan Impor Beras, Menteri Enggar Jawab Ini

Dari rencana impor beras sampai kebijakan makro pemerintah pun tak luput dari sorotannya. Yang terbaru, Rizal Ramli menilai kebijakan pemerintah saat ini masih terlihat konservatif. Terutama dalam mengambil kebijakan di sektor makro ekonomi.

Menurut Rizal, langkah pengetatan kebijakan makro ekonomi pemerintahan justru bakal semakin membuat perekonomian merosot. "Kalau cara pengambilan kebijakan di dalam makro ekonomi sangat super konservatif yaitu 'austerity' atau pengetatan pada saat ekonomi sedang mengalami perlambatan, maka jangan aneh ekonominya itu nyungsep. Paling muter-muter di sekitar lima persen," ujarnya di Jakarta, Rabu, 26 September 2018.

Rizal Ramli menilai kebijakan dalam melakukan pengetatan merupakan program yang dianggap gagal untuk memulihkan perekonomian suatu negara. Contohnya, Yunani, kata Rizal.

Negara para dewa tersebut gagal memperbaiki perekonomian negaranya melalui pengetatan kebijakan. Bahkan, pengetatan kebijakan tersebut, perekonomian Yunani tiga kali anjlok. "Jadi, tidak aneh apa yang terjadi hari ini. Kalau obatnya pengetatan, uber pajak, dan potong anggaran, pasti jadinya gini. Ini bukan ilmu ajaib, cuma banyak orang di Indonesia enggak ngerti," ujar Rizal.

Rizal Ramli juga mengkritik bahwa yang terjadi saat ini adalah bukan perbaikan ekonomi karena hal serupa juga terjadi di negara lain. "Ada yang percaya, ini bisa kok membaik. Apanya yang membaik, wong obat ini sudah dites puluhan kali di Asia Afrika gagal," katanya.

Terkait pelemahan rupiah yang saat ini hampir menyentuh Rp 15.000 per dolar AS, ia menilai rupiah masih belum akan stabil. Menurut Rizal Ramli, rupiah di level tersebut justru baru permulaan di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

Sedangkan, terkait dengan impor beras, Rizal Ramli menuding ada permainan kartel produk pangan yang selalu menempel di pemerintah. Apalagi, rencana impor digulirkan di tengah ketersediaan beras di dalam negeri ini. Adapun kebijakan impor beras berasal dari Kementerian Perdagangan.

Baca: Rizal Ramli: Kebijakan Ekonomi Jokowi Masih Konservatif

Bahkan, mantan menko perekonomian itu menyebut praktik yang dilakukan para kartel itu seharusnya tergolong subversif. Rizal Ramli menyarankan Jokowi harus membenahi sistem kartel untuk mendapatkan dukungan rakyat.

BISNIS | IMAM HAMDI