TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah untuk masyarakat. Kali ini masyarakat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang di Indonesia Convention Exhibition, Serpong, Banten.

Baca: Bertemu Para Anak Konglomerat, Jokowi Bicara Peluang Ekonomi

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang ini, Presiden menyapa masyarakat yang ditaksir mencapai ribuan orang yang hadir di dalam gedung tersebut. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga diajak foto bersama oleh masyarakat yang hadir.

Seperti acara-acara penyerahan sertifikat tanah sebelumnya, Presiden menyampaikan pidato tentang manfaat sertifikat tanah itu. Sertifikat tanah itu disebut Presiden memiliki manfaat sebagai bukti hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. "Kalau tidak ada sertifikat, bisa disengketakan (tanahnya)," kata Jokowi, Rabu, 26 September 2018.

Selain soal sertifikat tanah, Presiden juga menyampaikan mengenai target pemerintah menerbitkan sertifikat tanah. Presiden menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat tanah selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan itu diklaim cukup tinggi pada masa pemerintahannya dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya.

Pada 2015, sebut Presiden, terdapat 126 juta sertifikat yang seharusnya sudah dipegang oleh masyarakat. Namun, pada saat itu, Presiden mengklaim bahwa baru 46 juta sertifikat yang dipegang oleh masyarakat. "Masih ada 80 juta sertifikat yang harus diserahkan," ucap Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga sempat berdialog dengan salah satu warga penerima sertifikat tanah yaitu Aris, seorang warga Tangerang. Aris mengatakan dirinya berencana untuk menjadikan sertifikat tanah yang diperolehnya itu sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman bank. "Untuk modal usaha burung ocehan," kata Aris di atas panggung kepada Presiden.

Baca: Minta Impor Disetop, Jokowi: Saya Gak Main-main

Presiden sendiri mengatakan penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank diperbolehkan. Kendati demikian, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa masyarakat harus menghitung kemampuan untuk membayar pinjaman tersebut.

BISNIS