TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah terus mengembangkan ekspor non migas ke pasar non tradisional, menyusul lesunya perdagangan di pasar tradisional. Kebijakan ini diambil untuk mengejar target pertumbuhan ekspor non migas sebesar 5 persen di tahun 2003. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi, usai memberikan penghargaan kepada eksportir berprestasi, di Jakarta, Jumat (16/1) mengatakan, saat ini terjadi penurunan ekspor ke pasar tradisional, di mana Indonesia biasa atau sering menjual produknya, misalnya Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Menurut Rini, melemahnya penjualan ke pasar tradisional antara lain karena persaingan yang makin ketat. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pasar tersebut kini telah dibanjiri produk dari negara-negara lain. Sehingga kualitas sangat menentukan kemampuan bertahan suatu barang. Selain itu, kemungkinan juga telah terjadi kejenuhan pasar. Untuk mengatasinya, pemerintah mulai melirik pasar non tradisional seperti Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Di kawasan tersebut, potensi pasar yang bisa dikembangkan besar sekali. Terutama karena belum banyak negara yang memasarkan produknya di sini. Masalahnya, produk Indonesia belum dikenal di pasar tersebut. Karena itu, pemerintah akan melakukan promosi ke negara-negara itu. Antara lain melalui program misi dagang internasional, pameran solo di Dubai, dan pameran produk ekspor. Ditambahkan oleh Ketua Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Diah Maulida, negara-negara itu akan digunakan sebagai pintu masuk (entry point) untuk memasuki pasar di kawasan tersebut. "Jadi melalui negara itu, kita bisa meng-cover negara-negara lain,' kata dia. BPEN, kata Diah, sebenarnya telah melakukan penjajakan ke pasar non tradisional sejak tahun-tahun sebelumnya. "Tapi tahun ini upayanya lebih intensif," ujarnya. Ia mengakui, terjadinya penurunan ekspor di pasar tradisional belakangan ini. Tapi jumlahnya tidak signifikan. Diah tidak bersedia menyebutkan prosentase penurunan nilai ekspor yang terjadi. "Masing-masing negara berbeda, rata-rata kurang dari 20 persen," kata dia. Rini menambahkan, untuk meningkatkan ekspor, Deperindag bekerjasama Depkeu akan mengeluarkan program untuk mengatasi biaya tinggi. Kebijakan ini harus dikeluarkan, menyusul keluhan kalangan pengusaha atas kenaikan tarif BBM dan listrik yang mengakibatkan membengkaknya ongkos produksi. Menurut dia, stimulus fiskal yang telah dikeluarkan pemerintah di bidang perpajakan dan kepabeanan beberapa waktu lalu, juga dimaksudkan untuk mendorong ekspor. Deperindag juga tengah mengusulkan penurunan atau penghapusan pajak penjualan (PPn) untuk komoditas pertanian. Dengan ditekannya biaya ekspor, diharapkan pengusaha bisa lebih memperbaiki kualitas produk, sehingga bisa bersaing di pasar dunia. Pemerintah juga membentuk tim peningkatan ekspor yang dipimpin langsung oleh Presiden Megawati Sukarnoputri. Tim ini bertugas memonitor kendala yang dialami eksportir dan di sektor mana, karena kendala di masing-masing sektor belum tentu sama. "Memang sudah ada Pusat Penyelesaian Masalah Bisnis, tapi kalau dipimpin oleh Presiden kan jauh lebih baik," katanya. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)