TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan skema pembiayaan Public-Private Partnership atau PPP untuk infrastruktur di daerah perlu terus digenjot. Meski saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang menyadari manfaat PPP, tapi mereka masih harus didampingi ketika ingin menerapkannya di suatu proyek.

Baca: Sri Mulyani Minta Pengusaha Tak Panik Hadapi Dinamika Ekonomi

"Infrastruktur memang tidak sekedar membangun tembok dan aspal saja," kata Sri dalam acara Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018 di Grand Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018. Infrastruktur, ujarnya, memiliki banyak dimensi seperti skema pembiayaan, perencanaan, hingga kontrak hukum.

Sri mengatakan, PPP adalah salah satu cara pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah bujet yang terbatas. Dengan skema ini, keterlibatan swasta dalam infrastruktur bisa semakin diperbesar. "Caranya? saya akan bilang ke mereka (swasta) beri saya anggaran yang lebih, akan saya bangunkan rel kereta untuk anda, bandara untuk anda, itu cara mudahnya," kata dia.

Dalam kenyatannya, penerapan skema ini ternyata tidaklah mudah. Sejak 2016, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution telah mengeluhkan banyaknya hambatan dalam persiapan proyek berskema PPP. "Ada proses perundingan berkepanjangan yang membuat keputusan terlalu lambat diambil," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyadari hambatan itu dan memandangkan sebagai sebuah proses pembelajaran. Toh, pemerintah tidak hanya bergantung pada PPP, tapi terus berupaya melalukan diversifikasi skema pembiayaan lainnya. Bagi dia, upaya ini persis seperti yanh dilakukannya di World Bank, yaitu menyiapkan persyaratan proyek, persiapan teknis, penilaian, hingga mencari potensi pembiayaan dalam jangka panjang. "Saya mencoba melakukan hal yang sama sekarang," ujarnya.

Salah satu masalah lain yang kerap muncul dikaji, kata Sri Mulyani, adalah bagaimana cara menjamin proyek PPP yang tidak bankable. Untuk itu, Kemenkeu telah menyediakan fasilitas Project Development Facility (PDF), sebuah fasilitas yang membantu Government Contracting Agency (GCA) atau perusahaan swasta mitra pemerintah dalam menyiapkan pra-studi kelayakan, dokumen lelang, dan pendampingan sampai financial close.

Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, ada sejumlah layanan yang bisa didapat dari fasilitas PDF ini mulai dari persiapan proyek hingga fasilitas bimbingan transaksi bisnis. Kemenkeu menyampaikan bahwa proyek PPP yang bisa mendapatkan fasilitas ini adalah proyek yang memenuhi kriteria dan persayaratn sesuai Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infastruktur Prioritas. Tak hanya itu, fasilitas juha bisa didapat oleh proyek PPP lain asalkan GCA telah melakukan market sounding dalam mendapat minat untuk pembiayaan dari sejumlah investor.