Jokowi Minta Menko Darmin Ajak Buwas dan Enggar Duduk Bareng

Kamis, 20 September 2018 13:40 WIB

Direktur Utama Perum Bulog Komisaris Jenderal purnawirawan, Budi Waseso, usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 22 Mei 2018. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkapkan penyebab perseteruan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tentang impor beras. "Sebenarnya masalah komunikasi," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Baca: Budi Waseso - Enggar Ribut Soal Impor Beras, Jokowi Akan Jelaskan

Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk mengundang Budi Waseso dan Enggar untuk duduk bersama. "Bentar lagi mau diundang oleh Menko Perekonomian untuk duduk sama-sama. Enggak boleh begitu, semua harus terkoordinasi dengan baik," katanya.

Moeldoko mengatakan, secara realitas, Indonesia masih perlu impor beras. Sebab, produksi beras dalam negeri belum bisa mencukupi kebutuhan nasional. Hal itu, kata Moeldoko, terjadi karena adanya penyusutan lahan sebesar 24 persen secara alamiah. Lahan pertanian juga berkurang lantaran adanya pembangunan jalan tol, pembukaan kawasan industri, dan kawasan perumahan yang berkembang cepat.

Selain itu, Moeldoko menilai bahwa faktor cuaca juga mempengaruhi produktivitas, sehingga pemerintah masih memerlukan impor. Persoalannya, Moeldoko berujar, impor tidak boleh dilakukan saat petani mau panen.

Advertising
Advertising

"Kalau memang ada indikasi bahwa cadangan nasional beras kita itu tidak mencukupi. Karena kita bisa berhitung bahwa kebutuhan nasional kita itu 2,4 juta ton per bulan. Jadi, kalau sudah ini bahaya, mepet, harus ada upaya-upaya," ujar dia.

Kementerian Perdagangan dan Bulog bersitegang dalam urusan impor beras. Bulog berkukuh bahwa impor beras tak perlu dilakukan. Sebaliknya, Kementerian Perdagangan menyebutkan impor beras tetap berjalan.

Baca: Gudang Bulog Penuh, Mendag: Itu Urusan Bulog

Menurut Enggar, keputusan impor diambil karena kemampuan produksi dalam negeri yang masih rendah. Hal itu diputuskan dalam rakor yang dihadiri Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog.

Adapun Buwas mengatakan bahwa stok beras aman hingga Juli 2019, sehingga tidak perlu impor. Menurut dia, stok beras nasional masih surplus, meskipun dalam kondisi cuaca kering seperti sekarang.

Berita terkait

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

21 menit lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

32 menit lalu

Hasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi

Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

12 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

18 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

23 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

1 hari lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya