TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota DPR protes dan mempertanyakan alasan pemerintah tidak membangun hunian sementara alias huntara bagi korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka menilai para korban saat ini sangat membutuhkan tempat berlindung yang layak di tengah proses perbaikan rumah yang berjalan lambat.

Baca juga: BNPB Kebutuhan Dana Rehabilitasi Gempa Lombok Capai Rp 86 T

"Saya sudah ke sana dan memang panas sekali, langsung matahari di atasnya. Jadi bayangkan kalau tidak ada huntara," kata Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR yang juga berasal dari dapil NTB, Ermalena dalam Rapat Konsultasi DPR soal penanganan bencana gempa NTB di Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 10 September 2018.

Rapat ini dipimpin Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sementara menteri yang hadir yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Willem Rampangilei, serta menteri bidang ekonomi dan sosial lainnya.

Pada gempa Lombok yang terjadi sepanjang Agustus 2018, sebanyak 167 ribu rumah mengalami kerusakan sehingga memaksa 445.343 ribu orang lebih mengungsi. Namun, Presiden Joko Widodo memerintah agar pembangunan rumah jadi tahan gempa yang dipercepat, bukan huntara yang menyerupai barak karena berpotensi menjadi daerah kumuh nantinya.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda mengatakan permasalahan justru ada proses verifikasi rumah rusak yang sangat lamban. Dari 167 ribu rumah rusak, baru sekitar 32 ribu yang rampung diverifikasi. Toh, kalaupun pemerintah tidak ingin membangun hunian sementara, setidaknya proses verifikasi ini harus diselesaikan segera sehingga pembangunan rumah jadi pun bisa dipercepat.

Menanggapi protes ini, Darmin mengatakan pemerintah memang tidak ingin proses rekonstruksi di NTB berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, pemerintah terus mempercepat proses pembangunan rumah jadi yang lengkap dengan segala fasilitasnya. "Namanya huntara tentu terbatas, tapi kalau rumah sendiri walaupun jelek tetap nyaman," ujarnya.

Sementara Willem mengatakan sebagai gantinya, pemerintah akan membangun tenda keluarga bagi korban gempa Lombok ketimbang huntara yang harus memerlukan lahan khusus. Ini merupakan hasil dialog bersama Bupati dan warga sekitar. Tenda keluarga ini akan dibangun di depan rumah masing-masing. Sehingga, warga juga bisa sekalian bekerja membangun kembali hunian mereka.