TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution menilai pemerintah haus segera mengambil langkah jangka pendek untuk meredam pelemahan rupiah. Hal pertama yang bisa dilakukan pemerintah adalah memaksa para eksportir untuk menaruh uangnya sementara di Indonesia, hingga pelemahan rupiah mereda.

Baca: Anwar Nasution: Pemerintah Bohong Sebut Fundamental Ekonomi Kuat

"Yang seharusnya dilakukan pemerintah itu capital control. Paksa para eksportir taruh uang sementara di Indonesia, dikasih bunga, supaya rupiah itu mereda," kata Anwar di sela-sela diskusi bertajuk "Bisakah Kita Bersatu Menghadapi Krisis Rupiah?" di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 8 September 2018.

Setelah itu, menurut Anwar, barulah langkah pemerintah untuk menggenjot ekspor bisa ditempuh. Sebab dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk meningkatkan volume ekspor.

Selanjutnya, dari segi kebijakan fiskal, pemerintah perlu menggalakkan audit pajak untuk meningkatkan pendapatan. Menurutnya pemerintah selama ini belum pernah melakukan audit pajak yang menyebabkan pendapatan pajak tidak sesuai target.

Anwar menyebutkan audit pajak juga harus diikuti dengan penegakan hukum. "Juga harus ada law inforcement. Mana ada tokek yang mengemplang pajak masuk penjara? Di Indonesia dikasih amnesti lagi dan tidak ada audit," ujarnya. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, ia menilai penegakan hukum di Indonesia dalam hal pajak masih jauh tertinggal.

Sebelumnya Anwar mengatakan fundamental ekonomi di Indonesia masih sangat lemah. Sebab, fundamental ekonomi Indonesia dianggap belum mampu menahan gejolak dari luar. "Bohong pemerintah itu mengatakan kalau fundamental ekonomi Indonesia kuat. Omong kosong," katanya.

Baca: Rupiah Melemah, Anwar Nasution Sarankan Devisa Ekspor Ditahan

Buktinya, kata Anwar Nasution yang juga mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan ini, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah yang berada di angka 10 persen. Jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya yang berada di angka 20 persen, rasio penerimaan pajak Indonesia hanya setengahnya. "Padahal kita udah 73 tahun merdeka. Ngapain merdeka kalo ngutang melulu, pinjam melulu," ujar dia.

BISNIS