TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar pemerintah telah rampung menyeleksi proyek-proyek infrastruktur yang bisa ditunda pengerjaannya. Penundaan proyek tersebut adalah salah satu strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Baca juga: Menteri PU: Anggaran Infrastruktur 2019 Naik tapi Melambat

"Nanti akan disampaikan oleh menteri terkait apa saja yang bisa ditunda, yaitu yang belum melakukan financial closing, sehingga permintaan devisa bisa dikembalikan," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Langkah itu akan melengkapi rencana pemerintah untuk mengerem impor ke dalam negeri. Sri Mulyani berencana mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait pengaturan impor 900 barang konsumsi.

"Terutama yang nilai tambah di dalam negerinya tidak besar tetapi menggerus devisa kita," kata Sri Mulyani. Ia memastikan akan terus menjaga kebutuhan devisa dalam negeri agar tetap terpenuhi. Sehingga, sektor usaha yang masih membutuhkan bahan baku dan barang modal masih bisa terfasilitasi.

Di samping mengendalikan impor, pemerintah juga masih mendorong ekspor untuk bisa lebih tinggi lagi. Sebabnya, walaupun ekspor terus bertumbuh, namun kenaikan angka itu masih lebih kecil ketimbang pertumbuhan impor.

Untuk menjaga stabilitas perekonomian dari faktor eksternal yang menekan, Sri Mulyani mengatakan akan selalu waspada dan terus meningkatkan komunikasi dengan para pelaku usaha.

"Dalam situasi seperti ini karena setiap hari akan selalu ada news yang berasal dari perkembangan perekonomian dari negara lain," ujar Sri Mulyani. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, nilai tukar rupiah menyentuh level Rp 14.840 per dolar AS pada hari ini.

Simak berita infrastruktur hanya di Tempo.co