TEMPO.CO, Pekanbaru - Masyarakat Riau melalui Lembaga Adat Melayu atau LAM Riau menuntut pengelolaan Blok Rokan sebesar 70 persen setelah penunjukkan PT Pertamina sebagai kontraktor baru. Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam atau ESDM bakal menjadwalkan pertemuan antara PT Pertamina bersama LAM Riau terkait tuntutan tersebut.

BACA: Jokowi Sebut Pemerintah Sukses Rebut Freeport Hingga Blok Rokan

"Kita diberikan kesempatan membicarakan hal ini dengan PT Pertamina. Pak Wamen (Arcandra Tahar) akan mengagendakan pertemuan Masyakrakat Riau dengan Pertamina bicara tentang pelaksanaan Blok Rokan," kata Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Riau, Sri Syahril Abubakar, kepada wartawan, Senin, 20 Agustus 2018.

LAM Riau menganggap wajar tuntutan pengelolaan 70 persen Blok Rokan tersebut menyusul sumur minyak terbesar di Indoensia itu sudah 94 tahun dikuasai perusahaan asing PT Chevron Pacific Indonesia. Dia berharap, Riau melalui Badan Usaha Milik Daerah dapat menerima pengelolaan Blok Rokan 70 persen dari PT Pertamina untuk selanjutnya.

"SDM kita jauh berbeda dari 50 tahun sebelumnya. Anak Riau saat ini sudah banyak yang ahli di bidang perminyakan," tuturnya.

BACA: Pengelolaan Blok Rokan akan Tambah Pendapatan Negara USD 784 juta

Syahril mengakui biaya pengeboran minyak terbilang tinggi, namun hal itu tidak dianggap menjadi persoalan karena bakal merangkul banyak investor.

"Untuk modal kita tidak ada persoalan. Kita siapkan, banyak yang mau berpartisipasi dari pengusaha lokal, asing pun kita tampung. Ini bisnis to bisnis. kalau SK itu sudah ditangan nanti kita bisa pilih," ujarnya.

Selain itu, saat mengadakan pertemuan dengan Wamen ESDM Arcandra Tahar pada 15 Agustus 2018 lalu, LAM Riau mengajukan sembilan tuntutan diantaranya meminta pancung alas sebesar 2 persen karena sumur minyak berada di hutan adat, meminta anggaran kusus untuk beasiswa, penyerapan tenaga kerja tempatan dan keterlibatan pengusaha lokal.

"Jadi sangat besar peluang yang diberikan untuk kita, tinggal bagaimana mempersiapkan SDM dan perusahaan lokal," ucapnya.

Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim berharap LAM Riau mempersiapkan segala perencanaan dan teknis sebelum bertemu PT Pertamina. Ia meminta LAM Riau terlebih dulu membuat pertemuan khusus bersama 5 kepala daerah yang masuk dalam kawasan Blok Rokan.

"Tujuan akhirnya Riau tidak lagi jadi penonton saja, Riau harus jadi peserta sehingga keberadaan Riau tidak terbantahkan lagi. Kalau PI 10 persen itu sudah pasti dapat," ucapnya.

Baca berita tentang Blok Rokan lainnya di Tempo.co.