TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan sopir ojek online yang masuk dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) memutuskan untuk tidak melakukan demonstrasi pada saat pembukaan Asian Games 2018, pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018. Pembatalan ini di antaranya karena mempertimbangkan risiko keamanan massa simpatisan dan pendukung demo.

Baca: Go-Jek dan Grab Naikkan Tarif Ojek Online, Mana yang Lebih Murah?

"Pembatalan rencana demo itu didasarkan pada alasan mempertimbangkan lebih jauh soal konsekuensi dan risiko yang akan berdampak pada keamanan dan keselamatan jiwa massa simpatisan dan pendukung," ujar Yohannes Benn, penanggung jawab aksi, Kamis, 16 Agustus 2018.

Hal itu disampaikan Yohannes di Sekretariat Garda jalan Kodam Raya nomor 6, Jakarta Pusat. Demonstrasi diundur sampai batas waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan presidium Garda selanjutnya.

Keputusan itu, kata Yohannes, juga menggambarkan kebesaran jiwa dan hati pejuang yang rela mengesampingkan segala visi misi dan idealisme perjuangan demi rasa cinta dan bakti kepada Tanah Air. "Kami tidak bertanggung jawab terhadap risiko secara moril maupun materiil pada rekan-rekan yang tetap melakukan demonstrasi turun ke jalan dengan mengatasnamakan Garda," imbuh Yohannes.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat menertibkan ojek online yang parkir sembarangan di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018. Dari hasil penertiban ini, sebagian pengendara ojek online pernah terjaring razia sebelumnya. TEMPO/Subekti.

Sementara itu, Andreas Budi selaku Ketua Umum sekaligus pendiri Garda menjelaskan ihwal niat untuk melakukan demonstrasi tersebut. Awalnya rencana demonstrasi karena dipicu oleh protes di kalangan sopir ojek online yang merasa penarikan tarif oleh perusahaan terhadap konsumen tidak sebanding dengan kinerja mereka. "Normalnya orang kerja sembilan jam, tapi kami kerja hingga 15 jam dan hanya mendapatkan pendapatan sekitar Rp 100 ribu - 150 ribu," katanya.

Andreas menambahkan, tarif Rp 1.600 per kilometer tersebut masih akan dipotong sebesar 20 persen sehingga pendapatan bersih sopir ojek online hanya berkisar Rp 1.300 per kilometernya. "Hitung saja pendapatan kami. Hanya dibayar Rp 8.000 untuk jarak enam kilometer," ucapnya. Oleh karena itu, kalangan pengemudi ojek online merasa pendapatan tersebut tidak sebanding dengan pengeluaran untuk membeli bensin dan pulsa.

<!--more-->

Jika sebelumnya disebutkan telah tercapai kesepakatan oleh salah satu perusahaan ojek online untuk menaikkan tarif mitra kerjanya menjadi Rp 2.300 per kilometer, hal itu tidak dirasakan oleh para pengemudi. "Kenyataannya, kami, para driver yang kesehariannya masih menjalankan aktivitas narik seperti biasa, belum merasakan kenaikan tarif seperti pemberitaan di media," kata Teresia yang menjabat sebagai presidium Garda wilayah Depok dan Bogor.

Teresia mengatakan bahwa pihaknya masih terus akan memperjuangkan kesetaraan tarif antara mitra dengan perusahaan satu sama lainnya sehingga tidak ada perang tarif di kemudian hari. "Kami merasa bahwa tarif yang dianggap manusiawi dan dipandang dapat mewakili kebutuhan sehari-hari adalah Rp 3.000 per kilometer dengan mempertimbangkan harga-harga kebutuhan seperti bensin dan lainnya yang juga mulai naik," kata Teresia.

Supir Ojek Online Tuntut Kenaikan Tarif

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi, mengatakan bahwa selama ini pemerintah telah menjembatani permasalahan tersebut bahkan mempertemukan para stakeholders. Namun setiap pertemuan antara para pihak terus mengalami perkembangan dan Budi mengaku tidak mengikuti tahapan eksekusi dari hasil pertemuan tersebut.

Sejauh sepengetahuannya, kata Budi, ada rilis pernah dikeluarkan oleh salah satu perusahaan ojek online mengatakan sudah memberikan kenaikan tarif dari semula Rp 1.600 menjadi Rp 2.300 per kilometer. Dia juga beranggapan bahwa program salah satu perusahaan ojek online yaitu pembagian oli gratis merupakan bentuk kenaikan tarif atau juga perbaikan pendapatan para sopir ojek online.

Sejauh ini, pemerintah juga sempat mendampingi pihak Garda ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memberikan laporan adanya persaingan tidak sehat antar perusahaan ojek online yang menjadikan para sopir ojek online sebagai mitra kerja, korban atas adanya persaingan tersebut. "Ke depannya, pemerintah tetap akan melakukan upaya mencari celah lagi dan mencoba mempertemukan kembal," jelas Budi meyakinkan.

Baca: 10 Hari Beroperasi, Go-Jek Raup 15 Persen Pangsa Pasar di Vietnam

Secara khusus, Budi mengatakan bahwa pemerintah melalui menteri perhubungan sangat mengapresiasi keputusan para pengemudi ojek online itu untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kegiatan Asian Games 2018. Terlebih, ajang itu merupakan perhelatan penting untuk kepentingan nasional dan dunia.

CANDRIKA RADITA PUTRI