TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merekomendasikan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk menggunakan campuran biodiesel 20 persen (B20) pada bahan bakar solar yang digunakan armada kereta api.

Baca juga: ESDM Cek Penggunaan Campuran Biodiesel pada Kereta Api Palembang

Rekomendasi tersebut diberikan setelah Kementerian ESDM menyelesaikan proses uji coba penggunaan B20 pada jenis lokomotif Progress Pail (EMD) dan General Electric (GE) milik PT KAI yang digunakan untuk menarik kereta batu bara rangkaian panjang (babaranjang) di Dipo Lokomotif Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung, Selasa, 14 Agustus 2018.

"Dari hasil uji coba ini, tidak ada masalah dalam penggunaan B20 di dua jenis lokomotif milik PT KAI. Ini sifatnya masih rekomendasi," kata Ketua Tim Teknis Kajian dan Uji Jalan Penggunaan B20 pada PT KAI Dadan Kusdiana, Selasa, 14 Agustus 2018.

Dadan menuturkan, meskipun proses uji coba telah selesai dan hasilnya B20 aman digunakan pada kereta api, akan tetapi Kementerian ESDM masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait penggunaan B20 oleh PT KAI.

Baca juga: Darmin Yakin Biodiesel B20 Mampu Atasi Defisit Neraca Perdagangan

"Ya kita serahkan lagi kepada PT KAI dan juga Kementerian BUMN. Diharapkan, tanggal 1 September 2018 sudah terealisasi," ujarnya.

Di tempat yang sama, Deputi Kepala Divisi Regional (Divre) IV PT KAI Tanjung Karang Asdo Artriviyanto juga mengaku belum bisa memutuskan apakah B20 itu akan dipergunakan seterusnya pada armada kereta api, karena harus didiskusikan lebih lanjut. Dia hanya mengatakan pihaknya mendukung program B20 ini.

"Laporan hasil uji coba sudah saya terima. Nanti akan saya teruskan. Yang pasti kita mendukung program B20 dari pemerintah ini," ucap Asdo.

Sebelumnya, dari hasil uji coba penggunaan B20 pada lokomotif jenis EMD dan GE milik PT KAI, Kementerian ESDM yang bekerjasama dengan sejumlah pihak menyatakan kualitas bahan bakar biodiesel B20 yang digunakan pada Rail Test selama 5 bulan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.

ANTARA