TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjanjikan proses perizinan yang singkat yakni selesai di hari yang sama bagi para startup baru. Dari keterangan resminya, Sabtu, 11 Agustus 2018, Rudiantara mengatakan penyederhanaan proses perizinan bagi para startup sebagai dukungan menumbuhkan iklim usaha yang positif.

Baca juga: 2018, Pemerintah Targetkan 20 IKM Jadi Startup

Dia berharap melalui upaya penyederhanaan perizinan itu, inovasi anak muda di bidang digital bisa terkerek naik. Alasannya, Indonesia memiliki peluang pengembangan bisnis digital. Di samping itu, Indonesia juga menawarkan volume pasar yang besar sehingga bisa menjadi potensi untuk pelaku bisnis digital.

"Jangan sampai orang yang mau memulai bisnis startup justru dipersulit. Justru harus dimudahkan proses perizinannya. Nah nanti untuk proses perizinan kalo submit sebelum jam 12 siang, di hari yang sama izin harus sudah keluar," ujarnya saat bertemu dengan delapan developer startup terpilih Program Akselarator Digitaraya.

Mengacu pada Panduan Pendirian Usaha Pengembang Aplikasi Digital yang diterbitkan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), terdapat enam persyaratan terkait legalitas usaha aplikasi.

Pertama, surat keterangan domisili (SKDU) yang dikeluarkan kantor kelurahan atau kecamatan tempat lokasi didirikan. Kedua, Nomor Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan kantor pelayanan pajak (KPP) maupun kantor pengamatan potensi perpajakan (KP4).

Ketiga, izin usaha mikro kecil (IUMK) yang bisa diurus di kantor kecamatan tanpa biaya. Adapun, untuk bisa mendapat IUMK, diperlukan data kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP), foto diri, kartu keluarga (KK) dan surat pengantar dari rukun tetangga/rukun warga (RT/RW).

Keempat, tanda daftar perusahaan (TDP) yang akan menjadi bukti bahwa perusahaan masuk dalam daftar. Adapun, badan usaha berbadan hukum bisa berupa koperasi, firma hingga perseroan terbatas (PT). Syarat pengurusan TDP yakni NPWP perusahaan, KTP dan NPWP pemilik perusahaan.

Kelima, izin gangguan yakni surat keterangan bahwa tidak ada keberatan atau gangguan atas lokasi yang menjadi tempat kegiatan usaha. Izin perusahaan startup ini dikeluarkan pemerintah tingkat kabupaten atau kota. Terakhir, pengembang aplikasi bisa mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP).

BISNIS