INDEF: Capres - Cawapres Harus Punya Gambaran Kebijakan Ekonomi

Reporter

Antara

Editor

Anisa Luciana

Jumat, 10 Agustus 2018 13:18 WIB

Presiden Joko Widodo, berjalan bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kiri), usai pertemuan tertutup di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, 29 Januari 2015. Jokowi dan Prabowo, bertemu dalam rangka silahturahim dan membicarakan masalah terkini bangsa. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus memiliki gambaran kebijakan ekonomi Indonesia ke depan yang jelas.

Baca juga: Pasangan Capres Cawapres Diumumkan, IHSG Menguat ke Level 6.090,5

"Nanti kalau sudah ada pasangan resmi yang ditetapkan KPU, diharapkan mereka langsung membuat tidak hanya sekadar platform, tapi gambaran kebijakan ekonomi ke depan seperti apa," ujar Enny saat dihubungi di Jakarta, Jumat, 10 Agustus 2018.

Enny melanjutkan, capres dan cawapres nantinya akan membentuk minimal kabinet bayangan. Enny berharap kabinet bayangan tersebut dapat menjadi gambaran dan juga referensi bagi masyarakat untuk menilai capres dan cawapres yang nantinya akan dipilih, terutama jika dilihat dari kebijiakan ekonomi yang akan diusung.

"Masing-masing kandidat ini punya kabinet bayangan, menteri keuangan akan ini, menteri ini siapa. Minimal bukan orangnya, tapi figur-figurnya itu yang nanti akan jadi perdebatan untuk masyarakat sehingga jauh lebih konstruktif. Artinya, ketika masyarakat memilih si A dan si B, bukan hanya karena preferensi politik, tapi juga kelihatan dari kabinetnya," kata Enny.

Advertising
Advertising

Baca juga: Rupiah Menguat, Karena Deklarasi Jokowi Maruf dan Prabowo Sandi ?

Enny mencontohkan, Prabowo mengusung kabinet kerakyatan. Namun, jika menteri-menteri yang dipilihnya tidak mencerminkan ekonomi kerakyatan itu sendiri, tentu tidak akan tercapai tujuan-tujuan yang dituangkan dalam visi misi capres dan cawapres, dan masyarakat akan mampu menilainya sendiri.

Enny pun sempat menyindir Presiden Joko Widodo yang mengusung Nawa Cita, tapi menteri-menteri di kabinetnya dinilai banyak beraliran neo liberal.

"Ke depan, menurut saya itu menjadi penting bagaimana tidak hanya sekedar program yang secara normatif visi misi segala macam. Kalau sekadar menentukan siapa-siapa, dulu ada koalisi tanpa syarat, tapi kalau isinya orang partai sendiri, bagaimana bisa dibilang itu tanpa syarat," ujar Enny.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto telah mengumumkan diri mereka untuk menjadi calon Presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada Kamis, 9 Agustus 2018. Jokowi akan didampingi oleh Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres), sementara Prabowo Subianto akan didampingi oleh Sandiaga Uno.

ANTARA

Berita terkait

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Aprisindo: Pengetatan Impor Mempersulit Industri Alas Kaki

3 jam lalu

Pabrik Sepatu Bata Tutup, Aprisindo: Pengetatan Impor Mempersulit Industri Alas Kaki

Asosiasi Persepatuan Indonesia menanggapi tutupnya pabrik sepatu Bata. Pengetatan impor mempersulit industri memperoleh bahan baku.

Baca Selengkapnya

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

1 hari lalu

LPEM UI: Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,15 Persen di Kuartal I 2024

Perayaan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi domestik lebih lanjut.

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

4 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

10 hari lalu

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.

Baca Selengkapnya

Australia Luncurkan Fase Baru Program Investing in Women

11 hari lalu

Australia Luncurkan Fase Baru Program Investing in Women

Program Investing in Women adalah inisiatif Pemerintah Australia yang akan fokus pada percepatan pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

13 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

13 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Modus-modus Kawin Kontrak, Dijanjikan Mahar Jutaan Rupiah

14 hari lalu

Modus-modus Kawin Kontrak, Dijanjikan Mahar Jutaan Rupiah

Kasus kawin kontrak kembali mengemuka. Berikut modus-modus kawin kontrak, termasuk soal mahar jutaan rupiah.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

14 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

14 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya