IMF-World Bank, Ini Progres Pengembangan Bandara Ngurah Rai
Reporter
Antara
Editor
Anisa Luciana
Kamis, 9 Agustus 2018 12:22 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura I (AP I) mengejar target penyelesaian tiga paket proyek pengembangan Bandara Ngurah Rai, Bali, yang direncanakan rampung pada 31 Agustus 2018 atau sebelum pertemuan IMF-World Bank digelar.
Baca juga: IMF-World Bank, Pendalaman Alur Pelabuhan Benoa Capai 80 Persen
"Per minggu pertama Agustus ini, pembangunan fasilitas bandara telah melewati separuh dari keseluruhan tahapan," kata General Manager Bandara Ngurah Rai Yanus Suprayogi di Denpasar, Kamis, 9 Agustus 2018.
Yanus menjelaskan, untuk pembangunan Paket I, yakni pengurukan lahan sisi barat dan pembangunan apron barat, realisasi pembangunannya mencapai 53,48 persen. Saat ini, sejumlah petugas dan alat berat dikerahkan untuk mengejar penyelesaian pematangan lahan yang dikerjakan oleh PT Pembangunan Perumahan Tbk (PT PP) tersebut.
Pengurukan lahan seluas 6 hektare itu merupakan proyek jangka pendek untuk menambah lahan apron pesawat dari sekitar 48 hektare lahan yang rencananya diuruk untuk kepentingan jangka panjang.
Untuk konstruksi apron sebelah timur dan pemindahan pengelolaan limbah yang masuk ke Paket II, realisasi pembangunannya sudah mencapai 80,12 persen.
Baca juga: IMF-World Bank, Jokowi Akan Resmikan Patung GWK Bulan Depan
Adapun proyek pengembangan tempat parkir pesawat sebelah timur Bandara Ngurah Rai dikerjakan oleh kontraktor BUMN Nindya Karya.
Sementara itu, Paket III, yang meliputi pembangunan gedung VVIP, Base Ops TNI AU, dan penggantian sarana untuk maskapai penerbangan, pengerjaannya kini mencapai 66,72 persen, dikerjakan oleh kontraktor Amarta Karya (Amka).
Saat pengerjaan proyek itu rampung, dijadwalkan semua fasilitas baru di Bandara Ngurah Rai tersebut akan diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan pada September 2018.
Pertemuan tahunan IMF-World Bank dijadwalkan berlangsung pada 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali, yang rencananya dihadiri lebih dari 15 ribu delegasi dari 189 negara, mulai kepala negara, menteri keuangan, gubernur bank sentral, pelaku bisnis, media, akademikus, hingga lembaga swadaya masyarakat.
ANTARA
