TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Essential Services Reform atau IESR menginisiasi agenda Indonesia Clean Energi Forum (ICEF). Ketua Dewan Pengarah ICEF, Kuntoro Mangkusubroto mengatakan agenda ini ditujukan untuk mendorong transformasi di sektor energi, khususnya di sektor ketenagalistrikan menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

BACA: Pendapatan Migas Negara Diperkirakan Cukup Penuhi Subsidi Energi

"Secara sederhana, forum ini diharapkan menjadi wadah untuk bertukar gagasan yang berbasis data dan fakta untuk mendorong transformasi energi ketenagalistrikan," kata Kuntoro saat memberikan penjelasannya di Double Tree Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Juli 2018.

ICEF nantinya bakal menjadi forum multi pihak yang beranggotakan 25 orang berpengaruh di sektor energi dari berbagai latar belakang. Misalnya, birokrat, akademisi, pebisnis, pimpinan BUMN energi dan organisasi non pemerintah. Diharapkan nantinya para anggota bisa berperan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan, investasi, dan strategi korporasi yang sesuai dengan transformasi energi.

Adapun saat ini, perkembangan energi terbarukan masih terbilang lambat. Saat ini kapasitas terpasang baru mencapai 9 giga watt atau GW atau 14 persen dari total kapasitas terpasang atau 20 persen dari total target 45 GW. Target ini masih rendah jika dibandingkan dengan India misalnya yang sudah memiliki target hingga 175 GW dan Cina 680 GW.

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menjelaskan saat ini di dunia telah mengalami perubahan signifikan dengan semakin terjangkau dan kompetitifnya harga listrik. Ditambah lagi dengan semakin banyaknya sumber energi terbarukan memunculkan tren baru dalam energi yakni dekarbonisasi, desentralisasi, digitalisasi dan demokratisasi sistem penyediaan listrik.

Kondisi ini, kata Fabby, tentu bisa menyebabkan disrupsi bagi sistem kelistrikan Indonesia yang masih monopolistik, tersentralisasi dan mengandalkan bahan bakar fosil. Potensi ini ke depan bisa memincu terjadinya aset terdampar atau tak terpakai dari infrastruktur pembangkit dan transmisi yang saat ini tengah dibangun.

"Konsekuensinya bakal bisa merugikan baik secara sosial, ekonomi dan juga finansial," kata Fabby.

BACA: Sri Mulyani Sebut Kenaikan Subsidi Energi untuk Menjaga Daya Beli

Ia khawatir jika tak segera dikejar, banyak perusahaan yang bakal memindahkan investasinya ke negara lain. Terutama perusahaan internasional yang membutuhkan sumber energi terbarukan bagi pabriknya.

Menurut Fabby, salah satu yang belum dimiliki Indonesia adalah kebijakan yang konsisten untuk mendukung terciptanya sistem energi terbarukan. Artinya, dalam kebijakan energi terbarukan memerlukan kebijakan turunan dari berbagai kementerian yang berkaitan."Indonesia kurang leadership atau konsisten untuk menjaga konsistensi kebijakan yang tidak berubah siapa pun pemimpinnya," ujar dia.