TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia tengah menggalakkan program gerbang pembayaran nasional atau GPN. Salah satu keuntungan gerbang pembayaran nasional adalah merchant cukup menggunakan satu mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk kartu debit berbagai perbankan berlogo GPN.

BACA: BRI Akan Terbitkan 20 Juta Kartu Debit Berlogo GPN Tahun Ini

"Jadi laporkan ya kalau di merchant, misalnya bandara, masih menggunakan sepuluh EDC. Itu bertentangan dengan GPN," ujar Kepala Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional Bank Indonesia Pungky P. Wibowo

Sebab, kata Pungky, pelanggan kerap direpotkan apabila mau bertransaksi non-tunai menggunakan kartu debet lantaran mesin EDC-nya tidak mendukung. "Sekarang kalau kalian belanja ke pedagang lalu ditolak, misalnya laporkan ke BI," kata Pungky.

Pungky menegaskan, pada prinsipnya, setiap transaksi non-tunai debit kini cukup menggukan satu mesin saja. Bila kedapatan ada merchant yang belum menerapkan GPN, kata dia, BI akan melaporkan ke perusahaan perbankan yang dimaksud. "Nanti bank akan beri sanksi ke merchant."

Masyarakat bisa memiliki kartu debit GPN dengan menukarkan kartu yang saat ini telah dimiliki ke bank masing-masing. Sebelumnya, Pungky Wibowo menargetkan 30 persen dari 173 juta kartu debit diganti dengan logo GPN. "Dalam dua bulan sudah mencapai 10 persen. Insya Allah tahun ini bisa sampai 30 persen," ujar Pungky di Hotel Borobudur, Kamis, 12 Juli 2018.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan para pengguna kartu GPN akan memperoleh beberapa keuntungan, antara lain biaya transaksi debit lebih murah. Sebab, dengan sistem pembayaran nasional itu bank-bank, baik bank BUMN, bank swasta nasional, hingga bank swasta asing akan terhubung ke GPN.

"Merchant tidak perlu menyediakan banyak alat EDC yang membuat tidak efisien, mengisi e-Money di atm mnapun dan biayanya murah," kata Mirza.

Kartu GPN juga mendorong ketahanan dari sistem pembayaran nasional. Sebab, kliring dari transaksi debet tidak lagi dilakukan di luar negeri, melainkan di dalam negeri. "Itu kan memperkuat sistem pembayaran nasional."