Prabowo Sebut Kemiskinan Naik 50 Persen, Data Bicara Sebaliknya

Minggu, 29 Juli 2018 15:00 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbicara dalam acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat, 27 Juli 2018. Acara ini merupakan acara yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama guna membahas capres-cawapres yang akan mereka dukung di pilpres 2019. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir semakin parah. Bahkan, setengah dari kekayaan nasional hanya dikuasai oleh segelintir orang. "Kurang lebih 50 persen tambah miskin," kata Prabowo dalam sebuah acara Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat, 27 Juli 2018.

Baca: Prabowo Nyatakan Siap Tak Jadi Capres di Pilpres 2019

Pernyataan Prabowo ini menuai kontroversi. Berdasarkan data versi BPS, angka kemiskinan justru turun dalam lima tahun terakhir.

Pada 2 Januari 2018 lalu, BPS merilis data kemiskinan penduduk Indonesia per September 2017. Dari data itu, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2017 tercatat mencapai 26,58 juta orang atau sekitar 10,12 persen dari 268 juta lebih penduduk.

Jika ditarik hingga 5 tahun ke belakang, jumlah ini menurut data yang dikoleksi BPS, sudah mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada September 2012 tercatat mencapai 28,71 juta atau sekitar 11,66 persen. Artinya, penduduk miskin berkurang hingga 2,13 juta atau sekitar 7,4 persen.

Selain angka kemiskinan, Prabowo menyebut ketimpangan penduduk miskin dan kaya kian lebar. Hal ini ternyata diamini oleh data yang dirilis Oxfam dan INFID.

Advertising
Advertising

Oxfam adalah lembaga internasional yang fokus pada isu kemiskinan. Sementara International NGO Forum on Indonesia Development atau INFID adalah lembaga yang fokus pada penelitian dan advokasi terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia.

Pada Februari 2017, kedua lembaga menerbitkan laporan bersama yang berjudul "Menuju Indonesia yang Lebih Sejahtera." Dari penelitian, kedua lembaga menyatakan bahwa dalam 20 tahun terakhir, di ketimpangan antara kelompok terkaya dan kelompok miskin di Indonesia mengalami peningkatan yang jauh lebih cepat dibanding di negara-negara lain di Asia Tenggara.

Indonesia berada pada peringkat keenam dalam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia. Pada tahun 2016, sebanyak satu persen masyarakat terkaya di Indonesia menguasai hampir separuh atau sekitar 49 persen total kekayaan. Data ini persis seperti apa yang disampaikan Prabowo.

Selanjutnya, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Dengan demikian, harta penduduk miskin Indonesia yang hanya di kisaran 26 sampai 28 juta bisa dikuasai oleh satu orang terkaya saja. "Hanya dalam waktu sehari, orang Indonesia terkaya dapat meraup bunga dari kekayaannya lebih dari seribu kali lipat jumlah pengeluaran rakyat Indonesia termiskin untuk kebutuhan dasar mereka selama setahun penuh," demikian tulis laporan tersebut.

Baca berita lainnya tentang Prabowo di Tempo.co.

FAJAR PEBRIANTO | HENDARTYO HANGGI


Berita terkait

Kata Presiden PKS Saal Penolakan dari Partai Gelora untuk Masuk Koalisi Prabowo

25 menit lalu

Kata Presiden PKS Saal Penolakan dari Partai Gelora untuk Masuk Koalisi Prabowo

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menanggapi penolakan dari Partai Gelora untuk bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Begini Jawaban Anies saat Ditanya Kemungkinan Merapat ke Kubu Prabowo

3 jam lalu

Begini Jawaban Anies saat Ditanya Kemungkinan Merapat ke Kubu Prabowo

Anies Baswedan menanggapi soal kemungkinan dirinya bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo

4 jam lalu

Begini Respons Gibran soal Peluang PKS Gabung ke Koalisi Prabowo

Gibran Rakabuming Raka memberikan respons soal peluang bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan koalisi pemerintahan

Baca Selengkapnya

NasDem dan PKB Bilang Begini soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo

5 jam lalu

NasDem dan PKB Bilang Begini soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo

NasDem dan PKB angkat bicara soal jatah kursi menteri jika kelak jadi bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Prabowo Hadiri HUT ke-72 Kopassus, Dinyanyikan Lagu Ksatria Kusuma Bangsa oleh Prajurit

6 jam lalu

Prabowo Hadiri HUT ke-72 Kopassus, Dinyanyikan Lagu Ksatria Kusuma Bangsa oleh Prajurit

Sekitar 11 prajurit Kopassus mempersembahkan lagu Ksatria Kusuma Bangsa untuk Prabowo, yang merupakan Danjen Kopassus ke-15. L

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Pengamat: Sampai Kiamat Sulit Disatukan

6 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Pengamat: Sampai Kiamat Sulit Disatukan

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan bahwa PKS adalah musuh bebuyutan Partai Gelora.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

7 jam lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

7 jam lalu

PPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat

PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.

Baca Selengkapnya

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

8 jam lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

12 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu

Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya