Darmin: Indonesia Telat Memulai Pengembangan Ekonomi Syariah

Rabu, 25 Juli 2018 15:07 WIB

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan pidato kunci terkait dinamika ekonomi digital di acara diskusi Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di Gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta , 16 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia belum menjadi pemain kunci dalam perkembangan ekonomi syariah dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengantongi banyak data yang menyebutkan Indonesia masih lebih banyak menjadi konsumen ketimbang pelaku utama.

Baca: Di Pertemuan IDB, Sri Mulyani: Keuangan Islam Tetap Menjanjikan

Menurut Darmin, sebenarnya tidak ada hambatan untuk mengembangkan ekonomi syariah dalam negeri. Namun, Indonesia memang telat memulai pengembangan ekonomi syariah. "Kita memang lebih lambat mulainya, dimulai dengan pendirian Bank Muamalat 20-25 tahun yang lalu," ujar Darmin di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018.

Darmin mengatakan Indonesia juga terlalu lama membahas pembiayaan syariah dengan pajak pertambahan nilai. Pembahasan itu berlangsung lama dan baru rampung pada kurun waktu 2008-2009 lalu. "Setelah itu, baru benar-benar enggak ada persoalan pajak dari pembiayaan syariah ini," kata Darmin.

Padahal, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain kunci dalam berkembangnya ekonomi syariah di dunia. Sebab Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dengan pangsa 12,7 persen dari total populasi muslim dunia.

Besarnya potensi Indonesia tidak hanya terlihat dari jumlah penduduk, melainkan juga berbagai kegiatan yang melibatkan sektor keuangan dan riil seperti industri syariah. Apabila ditilik dari pangsa pengeluaran penduduk muslim dunia pada tahun 2016, Indonesia bisa menyumbang sekitar 12 persen. "Pangsa tersebut diproyeksikan akan meningkat dari US$ 2,1 triliun menjadi US$ 3 triliun pada 2022," kata Darmin.

Bila dilihat lebih detail, kata Darmin, pengeluaran konsumsi transaksi makanan mencapai US$ 1,2 triliun atau 17 persen dari pengeluaran konsumsi makanan global di 2016. Adapun besar pasar makanan Indonesia pada 2016 bisa mencapai US$ 169,7 miliar dan diproyeksi meningkat menjadi US$ 1 triliun pada 2030.

"Pada sektor kosmetik, obat-obatan dan busana muslim, Indonesia masuk ke dalam lima besar konsumen terbesar, tapi kita tidak masuk lima besar negara pengekspor," ujar Darmin.

Angin segar ekonomi syariah terlihat pada sektor pariwisata yaitu Indonesia menduduki peringkat 4 negara anggota OKI dengan kunjungan turis terbanyak. Indonesia mencatatkan pengeluaran wisata muslim global sebesar US$ 169 miliar atau 11,8 persen dari pengeluaran konsumsi wisata global.

Baca: Wacana Wajib Bank Syariah di Aceh, OJK: Tak Perlu Khawatir

Begitu pula pada industri keuangan syariah, Indonesia berhasil naik peringkat dari peringkat 9 di 2016 ke peringkat ketujuh pada 2017. Aset keuangan syariah Indonesia pada periode itu naik menjadi US$ 81,8 miliar dari US$ 47,6 miliar pada 2016.

Berita terkait

Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

7 hari lalu

Ma'ruf Amin Sebut 315 Proyek Senilai Rp 17,8 Triliun Dibiayai Surat Berharga Syariah Negara

Ma'ruf Amin meminta agar KDEKS Jawa Barat mengambil peran untuk memperluas inklusi keuangan syariah.

Baca Selengkapnya

Tiga Usul Wapres Ma'ruf Amin untuk Dorong Pengembangan Industri Halal

29 hari lalu

Tiga Usul Wapres Ma'ruf Amin untuk Dorong Pengembangan Industri Halal

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia musti terus memperkuat peran memajukan ekonomi dan keuangan syariah salah satunya industri halal.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Implementasikan Prinsip Ekonomi Syariah

27 Februari 2024

PT Pegadaian Implementasikan Prinsip Ekonomi Syariah

PT Pegadaian bekerja sama dengan PPM Al-Ashfa telah berhasil menyelenggarakan "Pelatihan Juru Sembelih Halal Sesuai SKKNI No. 147 Tahun 2022" dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi juru sembelih halal di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dorong Peningkatan Ekonomi Syariah

9 Januari 2024

Bamsoet Dorong Peningkatan Ekonomi Syariah

Bambang Soesatyo mendorong peningkatan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Ungkit Lagi soal SGIE: Alhamdulillah RI Naik Satu Peringkat Menggeser UEA

26 Desember 2023

Erick Thohir Ungkit Lagi soal SGIE: Alhamdulillah RI Naik Satu Peringkat Menggeser UEA

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir kembali mengungkit soal State of the Global Islamic Economy (SGIE).

Baca Selengkapnya

TKN Klaim Gibran Satu-satunya Cawapres Pelaku Ekonomi Syariah

24 Desember 2023

TKN Klaim Gibran Satu-satunya Cawapres Pelaku Ekonomi Syariah

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengklaim Gibran sebagai satu-satunya calon wakil presiden yang pelaku ekonomi syariah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SGIE yang Ditanyakan Gibran ke Muhaiman saat Debat Cawapres 2024?

23 Desember 2023

Apa Itu SGIE yang Ditanyakan Gibran ke Muhaiman saat Debat Cawapres 2024?

Gibran melempar pertanyaan soal SGIE ke Cak Imin saat debat cawapres 2024. Apa itu SGIE?

Baca Selengkapnya

OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027

27 November 2023

OJK Luncurkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, mengatakan roadmap itu tidak disusun secara eksklusif oleh OJK, tapi melibatkan berbagai lembaga dan juga industri keuangan syariah dan industri perbankan.

Baca Selengkapnya

Ganjar Pranowo Tawarkan Ekonomi Syariah dalam Dialog bersama PP Muhammadiyah

23 November 2023

Ganjar Pranowo Tawarkan Ekonomi Syariah dalam Dialog bersama PP Muhammadiyah

"Mempermudah sertifikat halal itu tidak terlalu sulit," kata Ganjar Pranowo dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Dorong Unit Usaha Syariah Lakukan Spin Off Sebelum 2026, Kenapa?

16 November 2023

Ma'ruf Amin Dorong Unit Usaha Syariah Lakukan Spin Off Sebelum 2026, Kenapa?

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong Unit Usaha Syariah atau UUS perusahaan asuransi di Indonesia untuk melakukan spin off atau melepaskan diri dari induknya sebelumnya 2026.

Baca Selengkapnya