TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mempertimbangkan usulan menghapus Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kapal pesiar atau yacht milik asing. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan telah mendengar usulan tersebut sebagai salah satu cara untuk menarik minat wisatawan asing dan ke depannya bisa menghasilkan devisa.
"Ya itu merupakan bagian dari cara kita mendatangkan wisatawan asing supaya mendapatkan devisa," kata Sri Mulyani di DPR, Rabu, 25 Juli 2018. Saat ini kapal pesiar dikenakan PPnBM sebesar 75 persen.
Aturan mengenai pengenaan PPnBM kapal pesiar tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.10/2017 tentang jenis barang kena pajak yang tergolong barang mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menambahkan, selain melalui aspek fiskal, pemerintah terus mendorong pengembangan pariwisata melalui pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas pariwisata. "Termasuk promosi yang nantinya bisa ikut mendorong pengembangan pariwisata," tutur Sri Mulyani.
Adapun usulan mengenai penghapusan tarif PPnBM ini muncul dalam rapat yang digelar di Kementerian Koordinator Kemaritiman. Jika pajak barang mewah dihapus, potensi devisa yang diterima Indonesia mencapai Rp 6 triliun.
