TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan kementeriannya baru merampungkan sertifikasi terhadap 1,4 juta hektare lahan hingga paruh pertama 2018 ini. Jumlah ini hanya mencapai 20 persen dari target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo hingga akhir tahun yaitu sekitar 7 juta hektare.

Baca juga: Jokowi Ancam Pecat Sofyan Djalil: Kalau Nggak Bisa, Saya Copot

Sofyan tetap puas dengan capaian saat ini lantaran jumlah sertifikasi lahan biasanya akan meningkat di paruh kedua setiap tahunnya. "Jadi saya tidak ada kekhawatiran sama sekali," kata dia saat dalam konferensi pers di acara Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria di Grandkemang Hotel, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juli 2018.

Di paruh pertama, kata dia, tim dari Kementerian Agraria dan Kantor Pertanahan memang masih melakukan sosialisasi hingga pengukuran tanah masyarakat. Barulah setelah itu, sertifikasi tanah diumumkan secara massal kepada para pemiliknya. "Grafiknya itu enggak langsung naik, tapi datar dulu baru naik tajam," kata Sofyan.

Pada 2017, Sofyan dan anak buahnya gagal mencapai target sertifikasi 5 juta hektare lahan karena hanya menyelesaikan 4,2 juta hektare. Presiden Jokowi memang masih memuji Sofyan dan tim karena dinilai telah bekerja siang malam untuk mengejar target. Tapi, ancaman bukannya tidak pernah diucapkan Jokowi.

Dalam acara penyerahan tanah untuk rakyat di halaman Sirkuit Sentul, Babakan Madang, Jawa Barat Selasa, 6 Maret 2018, Jokowi mewanti-wanti Sofyan. "Saya sudah perintahkan kepada Pak Menteri, tahun ini 7 juta (sertifikat) kalau enggak bisa ganti, saya copot," kata Jokowi, yang disambut tepuk tangan meriah dari ribuan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut.

Meski mendapat peringatan oleh atasannya, Sofyan tetap yakin target akan tercapai. "Bahkan target internal kami lebih dari 7 juta hektare."

Jika tidak ada kendala, ia memperkirakan sekitar September sampai Oktober, keseluruhan proses pengukuran sampai penyerahan sertifikat bisa selesai.

Selain itu, Sofyan Djalil mengatakan Bank Dunia telah setuju untuk mengucurkan pinjaman sebesar US$ 200 juta atau senilai Rp 2,9 Triliun (kurs Rp 14.500 per dollar) untuk kementeriannya. Salah satu penggunaan dana ini yaitu modernisasi dalam proses pengukuran dan sertifikasi tanah. "Ini akan semakin mempercepat proses kerja kami," ujar Sofyan.