TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan membuka kembali lowongan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2018. Proses rekrutmen akan dilakukan melalui situs sscn.bkn.go.id.

Baca: Lowongan CPNS 2018 Dibuka Lagi, Rekrut 220 Ribu Pegawai Baru

Namun sejak beberapa waktu lalu, situs sscn.bkn.go.id belum bisa dibuka oleh masyarakat. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan mengatakan situs akan bisa diakses setelah pendaftaran CPNS resmi diumumkan.

"Belum, karena memang belum buka. Jadi nanti ada waktu antara pengumuman dan pembuka website," kata Ridwan saat dihubungi Senin, 23 Juli 2018.

Ridwan mengatakan pengumuman akan disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Setelah itu, BKN akan mengumumkan melalui situs sscn.bkn.go.id, media sosial BKN dan Kemenpan RB.

Menurut Ridwan akan ada jeda sekitar 14 hari dari pengumuman ke hari pendaftaran atau apply. "Ada jangka waktu 14 hari minimal pembukaan pendaftaran onlinenya secara resmi kami nyatakan dibuka atau dimulai," kata Ridwan.

Jeda waktu tersebut dapat digunakan calon pendaftat untuk melihat apa yang ingin dijangkau. Pelamar juga bisa melihat Kementerian atau lembaga dan daerah mana yang akan dipilih.

"Dua minggu itu untuk lihat-lihat dulu. agar tidak hectic dan salah pilih, karena saat mengisi harus yakin, karena tidak bisa diubah pilihannya," kata Ridwan.

Namun, Ridwan belum dapat memberi tahu kapan pendaftaran CPNS akan diumumkan.
Menurut Ridwan BKN sedang menunggu pengumuman dari pemerintah untuk mulai penerimaan CPNS ini.

Sebelumnya di lokasi berbeda Asman Abnur mengatakan jadwal pendaftaran CPNS akan dipublikasi dalam waktu dekat. "Lagi kita finalisasi. Jadi nanti kalau sudah final saya umumkan. Itu ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus," kata Asman.

Asman berharap hal tersebut bisa terealisasi pada Juli 2018. Ia menyebut jumlah PNS yang akan direkrut mencapai 220-250 ribu orang.

Namun Asman enggan membocorkan gambaran formasi CPNS itu karena butuh waktu untuk melakukan finalisasi. Kementeriannya bersama BKN masih memperhitungkan sejumlah faktor, seperti jumlah pegawai yang akan pensiun tahun ini dan belanja pegawai di pemerintah pusat dan daerah.