TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera Padang-Pekanbaru masih terganjal proses pembebasan lahan karena masyarakat menolak harga yang ditetapkan oleh tim penilai atau appraisal.

Baca juga: Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Ditargetkan Rampung 2025

"Kemarin sudah ada tim dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang turun langsung untuk menilai ulang harga lahan masyarakat yang (lahannya) akan dibebaskan. Sekarang sedang proses," kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di Padang, Selasa, 17 Juli 2018.

Nasrul berharap hasil penilaian oleh MAPPI segera keluar sehingga proses pembangunan jalan tol tersebut bisa kembali dilanjutkan. "Kita berharap harga baru yang ditetapkan MAPPI ini bisa diterima oleh masyarakat sehingga pembangunan tol bisa dilanjutkan," katanya.

Baca juga: Tol Padang-Pekanbaru, Gubernur Riau: Ini Mimpi Menjadi Nyata

Jika harga disepakati, ditargetkan akhir bulan Juli ini proses pembebasan lahan itu bisa dimulai dan pengerjaan fisik jalan tol segera dilaksanakan.

Ketua Tim Advokasi Nagari Kasang Padangpariaman Edi Armadian menilai harga yang pantas untuk lahan tol sekitar Rp 600 ribu hingga Rp 2 juta per meter persegi, jauh di atas harga yang semula ditetapkan oleh tim appraisal, yaitu Rp 42 ribu sampai Rp 286 ribu per meter persegi.

"Soal harga ini, jika tidak kunjung disepakati, bisa melalui pengadilan. Tetapi kita tidak menginginkan hal itu. Alangkah baiknya bisa diselesaikan secara kekeluargaan," kata Edi.

Baca juga: Jokowi Resmikan Ground Breaking Tol Padang-Pekanbaru Sore Ini

Jalan Tol Padang-Pekanbaru sepanjang 254,8 km merupakan ruas dari jalan Tol Trans Sumatera dan menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017.

Peletakan batu pertama ruas jalan tol ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 dan pembangunannya ditargetkan selesai dalam waktu lima tahun.

ANTARA