Tambahan Anggaran Industri 4.0 Sebesar Rp 2,57 T Disetujui DPR

Reporter

Bisnis.com

Kamis, 12 Juli 2018 07:59 WIB

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan antisipasi pemerintah menghadapi ancaman perang dagang AS, seusai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian senilai Rp 2,57 triliun untuk agenda nasional yang tertuang dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 atau industri 4.0.

Komisi VI DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kemenperin itu sebagai hasil rapat kerja pada Senin, 9 Juli 2018 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto

Program strategis yang akan dilakukan Kemenperin antara lain pengembangan terhadap 5 sektor industri manufaktur yang menjadi pionir dalam penerapan revolusi industri keempat di Tanah Air.

“Kelima sektor tersebut adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronika, serta kimia. Selain itu, kami akan berupaya meningkatkan kualitas dan saya saing sumber daya manusia (SDM) industri melalui program pendidikan vokasi,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Rabu, 11 Juli 2018.

BACA: Menaker Sebut SDM Jadi Tantangan Terberat di Industri 4.0

Pada kesempatan yang sama, Komisi VI DPR RI juga menerima pagu indikatif anggaran Kemenperin tahun 2019 senilai Rp2,73 triliun, sehingga total anggaran Kemenperin pada tahun depan menjadi Rp5,3 triliun.

Advertising
Advertising

Airlangga menyebutkan, anggaran Rp2,73 triliun tersebut akan dialokasikan untuk pelaksanaan 9 program strategis. Pertama, yakni pengembangan SDM industri dan dukungan manajemen Kemenperin. Kedua, penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro, yang di antaranya digunakan untuk fasilitasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) untuk 100 perusahan industri makanan dan minuman.

Ketiga, untuk program penumbuhan dan pengembangan industri kimia, tekstil, dan aneka (IKTA), beberapa upaya yang akan dilakukan adalah perbaikan alur aliran material pada sektor industri tekstil, pengembangan proyek percontohan untuk industri daur ulang sampah plastik, dan memacu daya saing industri bahan baku obat.

BACA: Bos GE Sebut SDM Sebagai Tantangan Terbesar di Industri 4.0

Program keempat bagi industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (Ilmate), antara lain perbaikan alur aliran material untuk industri otomotif, pengembangan peta potensi dan peningkatan produksi bahan baku di sektor Ilmate, serta penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) terhadap produk-produk ilmate.

Sementara, program kelima, yaitu penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), yang meliputi pengembangan 600 produk IKM melalui fasilitasi peningkatan kualitas dan desain produk, bahan baku serta sarana produksi. Kemudian, fasilitasi untuk peningkatan daya saing 87 sentra IKM melalui pelatihan manajemen dan teknis produksi serta batuan mesin dan peralatan.

“Kami juga akan terus melaksanakan pengembangan e-smart IKM, fasilitasi penumbuhan 1.775 wirausaha industri melalui pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, serta pemberian bantuan startup capital,” ujar Airlangga.

BISNIS

Baca berita lainnya tentang industri 4.0 di Tempo.co.

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

10 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

12 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya