Sri Mulyani Lapor Pendapatan Negara Naik 16 Persen ke Jokowi

Selasa, 10 Juli 2018 14:05 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan laporan semester 1 APBN 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 9 Juli 2018. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pendapatan negara di tahun 2018 tumbuh hingga 16,0 persen. Hal tersebut dia sampaikan ke Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, kemarin.

Pencapaian tersebut, kata Sri Mulyani, diperoleh dari penerimaan perpajakan yang mampu tumbuh 14,3 persen. "Penerimaan bea cukai bahkan mencapai yang tertinggi sejak tiga tahun terakhir," ujar Sri Mulyani di akun Instagram pribadinya, Selasa, 10 Juli 2018.

Jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiga tahun sebelumnya, Sri Mulyani menuturkan, keseimbangan primer menjadi positif surplus Rp 10 triliun. Dia juga mengatakan jumlah sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) lebih banyak.

Baca: Jaga Stabilitas Rupiah, Sri Mulyani Akan Batasi Impor

Sri Mulyani menjelaskan defisit keuangan negara lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Dia mengatakan, pada 2018, defisit APBN turun 36,8 persen. "Pembiayaan anggaran (termasuk penerbitan utang/surat berharga negara) yang semakin menurun dua tahun terakhir," katanya.

Advertising
Advertising

Kemudian, Sri Mulyani mengatakan adanya peningkatan belanja negara hingga 5,7 persen karena adanya percepatan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tumbuh 21 persen sebagai dampak adanya kenaikan harga komoditas dunia.

Baca: Sri Mulyani Ibaratkan Manuver Trump Bisa Timbulkan Gempa Bumi

Sri Mulyani memprediksi outlook penerimaan negara akan mencapai target meski dengan komposisi yang sedikit berbeda. "Belanja negara akan mencapai 95-96 persen, defisit juga diperkirakan akan lebih kecil," tuturnya.

Pemerintah, ujar Sri Mulyani, akan terus menjaga pelaksanaan APBN yang baik dan kredibel. Dengan APBN 2018 yang sehat dan lebih kuat, pemerintah dapat menjaga perekonomian menghadapi guncangan global yang sangat berat.

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

8 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

9 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

9 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

11 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

11 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

13 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

15 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

15 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

16 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya