DPR dan BPOM Bentuk Panja Klarifikasi Kandungan Susu Kental Manis

Reporter

Bisnis.com

Editor

Anisa Luciana

Selasa, 10 Juli 2018 13:55 WIB

Ilustrasi susu kental manis. easybaked.com

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mengatakan pihaknya bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepakat membentuk panitia kerja (Panja) yang akan mengklarifikasi fakta tentang kandungan yang ada dalam susu kental manis.

Menurutnya, kesepakatan itu dicapai dalam satu rapat tertutup setelah kedua pihak melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dia menilai persoalan susu kental manis bukan persoalan sederhana karena menyangkut masalah konsumsi masyarakat.

Baca juga: BPOM: Susu Kental Manis Mengandung Susu, Tapi..

“Kita ingin melakukan klarifikasi, karena itu kesepakatan rapat membentuk panja SKM (susu kental manis),” ujar Ermalena, Selasa, 10 Juli 2018.

Usai dibentuk, Panja susu kental manis akan segera memanggil pihak terkait yang terlibat dalam polemik ini. Komisi itu akan memanggil industri yang memproduksi susu kental manis.

Advertising
Advertising

Baca juga: Susu Kental Manis Aman Dikonsumsi, Industri Minta Konsumen Cerdas

“Kami akan memanggil pihak-pihak yang terkait, termasuk industrinya kita akan panggil. Kita sudah minta BPOM segera memberikan list-nya kepada kita. Karena ini kan tanggung jawab kita supaya masyarakat tidak bingung,” kata Ermalena.

Ermalena menegaskan jika nanti dalam penelusuran Panja ditemukan permasalahan yang serius, bukan tidak mungkin produk susu kental manis akan ditarik dari peredaran. Akan tetapi, menurutnya, sejauh ini belum ada alasan untuk memberhentikan atau menarik produk susu kental manis.

BISNIS

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

6 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

9 jam lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 Tetap Berlangsung pada November

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

10 jam lalu

Anggota DPR Minta Pemerintah Benahi Pengawasan dan Sistem Distribusi KIP Kuliah

Sejumlah penerima KIP Kuliah sebelumnya ramai dibicarakan karena sudah dinilai tak layak menerima.

Baca Selengkapnya

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

12 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

1 hari lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Jangan Sembarang Pakai Skincare Etiket Biru, BPOM Sebut Alasannya

2 hari lalu

Jangan Sembarang Pakai Skincare Etiket Biru, BPOM Sebut Alasannya

Masyarakat diminta untuk tertib dalam menggunakan skincare sesuai peruntukannya, terutama yang beretiket biru, cek sebabnya.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya