Kesepakatan Operasi Freeport Tertunda Isu Lingkungan
Reporter
Robby Irfany
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Kamis, 5 Juli 2018 06:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperpanjang izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia hingga akhir Juli 2018. Perpanjangan izin sudah tiga kali diberikan karena perundingan kelanjutan operasi perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat ini belum rampung.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan pemerintah juga harus berkompromi lantaran persoalan lingkungan Freeport belum selesai. "Yang utamanya dalam rangka menyelesaikan aspek lingkungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tim Freeport serta tim Inalum," ujar Bambang di kantornya, Rabu 4 Juli 2018.
Baca juga: Freeport Sepakat Konversi Saham Rio Tinto
Selain memperpanjang izin, Kementerian Energi juga menyilakan Freeport melanjutkan ekspor konsentrat tembaga ke luar negeri. Kuotanya mencapai 1,11 juta ton hingga Januari tahun depan. Per Juni lalu, perusahaan sudah menjual konsentrat sekitar 400 ribu ton.
Isu lingkungan mencuat saat Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menyatakan Freeport melanggar kontrak karya dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pasalnya, BPK menemukan tanggul kolam penampungan limbah Freeport di Mimika, Papua, jebol. Akibatnya, limbah yang berupa pasir sisa pertambangan ini meluber ke sungai, muara, hingga laut.
Kementerian Lingkungan juga menyatakan Freeport melakukan 47 pelanggaran lingkungan sekaligus menetapkan standar baru untuk pengelolaan limbah. Standar lama yang termuat dalam Keputusan Menteri Nomor 431 Tahun 2008 pun dicabut. Kewajiban lainnya adalah menaati hasil kajian lingkungan hidup strategis terkait tambang Grasberg milik Freeport.
Direktur Pencegahan Dampak Kebijakan Lingkungan dan Sektoral Kementerian Lingkungan Laksmi Wijayanti menyatakan kajian strategis ini tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Sebab, kajian memuat rekomendasi kebijakan pengelolaan lingkungan dari pertambangan Freeport untuk jangka panjang. Menurut dia, tim memiliki waktu hingga akhir tahun.
Meski begitu, kata dia, Kementerian bisa memberikan masukan untuk penanganan lingkungan jangka pendek jika dibutuhkan. Lembaganya juga turut mengajak Freeport supaya perbaikan pengelolaan limbah bisa dipercepat. "Untuk pertimbangan cepat bisa diberikan," ujar Laksmi.
Sementara itu, pemerintah mengklaim urusan pelepasan 51 persen saham Freeport ke induk usaha pertambangan pelat merah, PT Indonesia Asahan Aluminium, mendekati final. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengemukakan duit yang harus dikeluarkan Inalum akan mencapai US$ 4 miliar atau setara Rp 56 triliun. Dia optimistis urusan divestasi bisa rampung pada dua pekan ke depan. "Antara US$ 3,5 miliar sampai US$ 4 miliar. Ini masih finalisasi," kata dia, pekan lalu. Divestasi adalah bagian dari poin perundingan operasi Freeport setelah kontrak karya berakhir pada 2021. Klausul lainnya seperti kewajiban pembangunan smelter sudah disepakati perusahaan. Pemerintah pun sudah menjanjikan perpanjangan operasi serta stabilitas kewajiban fiskal bagi korporasi.
Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama enggan berkomentar terkait persoalan lingkungan. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Freeport McMoran Richard Adkerson menolak standar baru pengelolaan limbah karena tidak realistis.
Berdasarkan laporan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat pekan lalu, Freeport turut menyatakan tidak akan menyetujui kesepakatan perpanjangan operasi jika pemerintah tidak memberikan solusi bagi keluhan perusahaan. "Kebijakan baru ini tidak dilandasi faktor teknis, melainkan politis," tutur Richard, April silam.
ROBBY IRFANY | CHITRA PARAMESTI
