TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah mengedepankan ekonomi pasar sesuai nilai-nilai pancasila dalam proses divestasi saham Freeport Indonesia. Nilai divestasi Freeport sebesar 51 persen.

"Kami usahakan terus dalam menjalankan proses negosiasi agar berpedoman kepada pengelolaan sumber daya yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar dan asas Pancasila," ujar Sri Mulyani di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 3 Juli 2018.

Sri Mulyani mengatakan hal tersebut tercermin dari kebijakan pemerintah yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, antara lain soal keadilan sosial, persatuan Indonesia, serta perikemanusiaan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan pun, kata Sri Mulyani, termaktub bahwa pemerintah akan memastikan bahwa Freeport memenuhi asas kepatuhan terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, dan perpajakan.

Baca: Sri Mulyani: Defisit APBN Rp 94,4 Triliun Terendah Sejak 2016

Ekonomi Pasar Pancasila menjadi topik yang diperbincangkan dalam seminar bertajuk "Ekonomi Pasar Pancasila: Jalan Baru Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan The Habibie Center. Menurut Sri Mulyani, topik tersebut menjadi sangat relevan dalam menyikapi perkembangan ekonomi saat ini.

"Sebagai ideologi dan falsafah, kita harus pahami nilai-nilainya dalam setiap pembahasan, agar pelaksanananya dapat terus menjaga dan menuntun kehidupan kita bernegara dan sebagai values yang aktual dan relevan," kata Sri Mulyani.

Adapun ekonomi pasar Pancasila terdiri atas dua elemen penting yaitu mekanisme pasar dan Pancasila. Sri Mulyani mengatakan Pancasila seyogyanya dijadikan ideologi dan dasar semua pihak dalam membuat kebijakan dan mendesain instrumen mekanisme pasar, baik dalam teori maupun praktek.

Baca: Sri Mulyani Ibaratkan Manuver Trump Bisa Timbulkan Gempa Bumi

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menjelaskan sudah membicarakan nilai akusisi saham PT Freeport Indonesia dengan Kepala Eksekutif Freeport McMoran Richard Adkerson. "Nilai final negosiasi terakhir US$ 3 miliar hampir US$ 4 miliar (Rp 56 triliun), antara US$ 3,5 miliar sampai US$ 4 miliar, ini masih finalisasi," ujar dia.

Rini menjelaskan finalisasi tersebut akan rampung tak lama lagi. Pembahasan tersebut kini masih berkaitan dengan masalah lingkungan dan keuangan.

Dalam kesempatan lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyatakan ihwal divestasi tersebut akan sangat bergantung pada kesiapan PT Inalum (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang akan membeli saham Freeport Indonesia. Menurut dia, Inalum perlu mencari pinjaman untuk proses akuisisi tersebut.

"Kalau itu siap, saya harap minggu depan bisa ada joint statement bersama antara CEO Freeport - McMoRan dan pemerintah bahwa ini (divestasi) sudah sepakat 51 persen, dikelola bersama, sepakat membangun smelter, sepakat menjadi IUPK (izin usaha pertambangan khusus), dan penerimaan negara lebih tinggi," ujar Jonan.