TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan proyek infrastruktur di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga didominasi oleh swasta. Khususnya proyek pembangunan jalan dan jembatan.

"Lebih dari 70 persen (proyek pembangunan Bina Marga dikerjakan swasta)," kata Basuki di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Dominasi tersebut salah satunya disebabkan pembatasan untuk BUMN. Basuki mengatakan, proyek dengan nilai di bawah Rp 100 miliar kebanyakan tak disentuh induk usaha, anak, hingga cucu perusahaan BUMN.

Selain proyek jalan, swasta juga mendominasi proyek pembangunan yang berkaitan dengan air, kecuali bendungan. Basuki menuturkan tak ada swasta yang bisa berdiri sendiri mengerjakan proyek tersebut karena terhambat aturan LKPP dan Peraturan Presiden. Khusus untuk delapan bendungan yang selesai tahun ini, semuanya dikerjakan dengan skema kerja sama operasional swasta dan BUMN.

Simak: PUPR: Tarif Jalan Tol Akan Didiskon Saat Lebaran 2018

Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) sebelumnya mengeluhkan minimnya keterlibatan swasta dalam proyek pemerintah. Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Lukman mengatakan pemerintah masih berfokus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja. Padahal ada 147 ribu anggota Gapensi mumpuni yang menunggu diberi kesempatan. "Masih banyak yang belum kebagian, apalagi ini mau lebaran," kata dia usai pertemuan tersebut digelar.

Andi menilai perlu ada pembatasan nilai proyek yang bisa digarap BUMN. Dia ingin proyek di bawah Rp 100 miliar tak disentuh BUMN. Sebelumnya BUMN bisa mengerjakan proyek hingga Rp 50 miliar.

Menurut Andi, JK telah memastikan proyek infrastruktur di bawah Rp 100 miliar tak lagi boleh digarap induk usaha, anak usaha, sampai cucu usaha BUMN. "Pak Wapres akan menyampaikan kepada Menteri PUPR supaya nilai itu diimplementasikan," kata Andi.