TEMPO.CO, Bandung - PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) menambah kredit pembiayaan sebesar Rp 650 miliar dengan sindikasi BPD Syariah pimpinan Bank Jateng Syariah untuk pembangunan Bandara Kertajati.

“Karena rencana pendanaan dari ekuiti belum terealisasi, sementara pekerjaan sudah mau selesai, tagihan harus dibayar. Mereka juga mau Lebaran, masa tidak dibayar,” kata Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra saat dihubungi Tempo, Jumat, 25 Mei 2018.

Baca juga: Bandara Kertajati Ditargetkan Tampung 1 Juta Penumpang Tahun Ini

Pada Januari 2018, PT BIJB menandatangani akad pinjaman dengan sindikasi BPD Syariah ini sebesar Rp 906 miliar, sehingga total pinjaman menjadi Rp 1,556 triiun. Akad pembiayaan sudah diteken, PT BIJB juga langsung mencairkan sebagian besar pinjaman tahap kedua itu. “Kita pinjam Rp 650 miliar, kemarin kita cairkan Rp 500 miliar,” kata Virda.

Virda mengatakan, sebagian duit pinjaman itu sudah dibayarkan untuk sejumlah tagihan jatuh tempo. “Kita bayar hampir Rp 300 miliar, itu tagihan-tagihan sudah jatuh tempo,” kata dia.

Virda mengatakan, dengan pembayaran sebagian tagihan kontraktor yang jatuh tempo, negosiasi dengan PT Angkasa Pura (AP) II dan Reksa Dana Penempatan Terbatas, tidak perlu diburu waktu. “Negosiasi kita teruskan lagi, yang penting bayar dulu kontraktor,” kata dia.

Sedianya negosiasi PT AP II, RDPT dan PT BIJB itu untuk menentukan porsi saham masing-masing di PT BIJB. PT BIJB membutuhkan suntikan modal dari penjualan saham itu untuk membayar tagihan kontraktor dari pengerjaan infrastruktur sisi darat yang hampir tuntas. “Pekerjaan sudah hampir selesai,” kata Virda.

Virda mengatakan, dengan pinjaman kedua itu, TP BIJB bisa berkonsentrasi mengejar komersialisasi bandara Kertajati agar secepatnya bisa membayar cicilan hutang pembiayaan. “Sekarang negosiasinya bisa santai,” kata dia.

Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Syariah, Bank Jateng, Hanawijaya mengatakan, anggota sindikasi BPD Syariah yang menggelontorkan pembiayaan tahap dua ini bertambah asalnya 7 BPD kini menjadi 11 BPD. Seluruh persyaratan tidak berbeda dengan pinjaman yang dikucurkan di tahap pertama. “Strukturnya sama, enggak ada pebedaan sama sekali,” kata dia di Bandara Kertajati, Kamis, 24 Mei 2018.

Pada tahap 2 kucuran mayoritas yang menggelontorkan adalah anggota sindikasi BPD Syariah yang baru bergabung. Total pinjaman yang dikucurkan Rp 650 miliar. Anggota sindikasi lama yang mengucurkan lagi kredit tahap dua ini adlaah BPD Kalsel Unit Usaha Syariah (UUS) Rp 150 miliar, BPD Jambi UUS Rp 100 miliar, serta BPD Sumut USS Rp 50 miliar. Sisanya berasal dari anggota sindikasi baru masing-masing mengucurkan Rp 100 miliar yakni BPD Jatim UUS, Panin Dubai Syariah Bank, serta BPD Sumatera Barat UUS, terakhir BPD Sumsel Babel UUS Rp 50 miliar.

Sementara anggota sindikasi lama yakni BPD Jateng UUS, BPD Kalbar UUS, serta Bank Jabar Banten Syariah tidak mengucurkan kredit di tahap dua.

Hanawijaya optimistis resiko kucuran kredit pada Bandara Kertajati ini menguntungkan karena sejumlah faktor. Di antaranya, perubahan kultur pengguna moda transportasi udara yang trennya naik, keberpihakan pemprov Jabar, dan terutama prospek Bandara Kerajati yang akan melayani penerbangan haji dan Umroh.