Seorang pekerja beristirahat di atas tumpukan karung beras saat dilakukan bongkar muat beras impor dari Vietnan dari kapal Hai Phong 08 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 November 2015. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR RI yang membidangi ruang lingkup industri, investasi, dan persaingan usaha akan mengevaluasi kebijakan impor beras yang diambil Kementerian Perdagangan.
"Kami akan evaluasi kebijakan Kementerian Perdagangan yang melakukan impor beras tambahan 500 ribu ton tahun ini," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Asman Natawijaya setelah meninjau harga dan stok kebutuhan bahan pokok di Pasar Terong, Kota Makassar, Jumat, 25 Mei 2018.
Azam mengatakan dalam waktu dekat Komisi VI DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Perum Bulog terkait evaluasi ini.
Menurut Azam, Sulawesi Selatan sebagai daerah lumbung pangan dapat menjadi gambaran kondisi penyediaan beras secara nasional.
Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan tim Komisi VI DPR RI ke Pasar Terong, salah satu pasar terbesar di Kota Makassar, mereka menemukan harga beras relatif lebih murah dibandingkan daerah lain yang tidak mengalami surplus. "Sulsel surplus dan bisa menjadi penyedia beras bagi daerah lain," ujarnya.
Azam juga menemukan jika di wilayah ini, masyarakat lebih memilih membeli beras premium dibandingkan beras Bulog, meskipun harganya lebih mahal. "Ini juga menjadi masukan bagi Bulog agar juga memperhatikan kualitas berasnya," kata Azam.
Dalam peninjauan ini, Komisi VI DPR RI didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Tautoto Tanaranggina, Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan Hadi Basalamah, Kepala Divre Bulog Sulselbar Din Syamsuddin, dan beberapa perwakilan tim Satgas Pangan Sulsel.
Pemerintah berencana mengimpor beras tambahan 500 ribu ton tahun ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung rencana impor beras karena dalam prinsip ketersediaan pangan, lebih baik berlebih daripada kurang.
