TEMPO Interaktif, Jakarta: Karena sudah keempat kalinya kita susun semestinya menjadi lebih baik dari sebelumnya, kata Kwik. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie menilai rencana pembangunan tahunan (REPETA) 2004 memiliki arti yang sangat penting, karena tahun ini Indonesia akan mengakhiri program dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Kita harus mampu menunjukkan bahwa kita mampu menyusun program kerja sendiri tanpa harus dimandori pihak luar, tegasnya dalam sambutan pada rapat pembahasan draf I Rancangan REPETA 2004 di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa (22/4). Arti penting lain, kata Kwik, tahun mendatang merupakan tahun Pemilu. Pada tahun itu dapat menimbulkan kekhawatiran akan kelangsungsan ataupun kelancaran penyelenggara negara. Kata dia, penting bagi Indonesia menunjukkan adanya program kerja yang jelas sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di tahun 2004. Karena sudah keempat kalinya kita susun semestinya menjadi lebih baik dari sebelumnya, kata Kwik. Menurut dia, dengan dua arti penting itu, ada 8 prioritas pembangunan nasional untuk tahun 2004. Pertama, menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, melaksanakan konversi dan rehabilitasi potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keempat, meningkatkan penanggulangan kemiskinan. Kelima, memantapkan pembangunan daerah. Keenam, memantapkan pembangunan politik. Ketujuh, memberantas KKN dan menegakan hukum. Kedelapan, memantapkan pembangunan pertahanan dan keamanan. Dalam pembahasan REPETA kali ini, Bappenas mengundang pejabat dari departemen, kementerian, lembaga setingkat kementerian lembaga pemerintah non departemen, lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga lainnya untuk bersama-sama melakukan pembahasan. Dalam forum pembahasan itu dimaksudkan untuk menyerap sebanyak mungkin masukan dari lembaga yang terkait trerhadap draft I REPETA 2004. Dokumen REPETA 2004 nantinya akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari UU APBN tahun 2004. Menurut rencana, penyusunan REPETA di tingkat pemerintah akan dibahas dalam dua kali sidang kabinet dan di DPR, dibahas mulai 8 Mei mendatang. (Kurniawan - TNR)